Sumbawa, Bintangtv.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting menyusul masih tingginya prevalensi stunting di daerah tersebut.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Penanganannya membutuhkan intervensi lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Pelatihan Manajemen Tata Laksana Pencegahan dan Penanganan Balita Stunting bagi tenaga kesehatan di Room Meeting La Grande Sumbawa, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Sarip Hidayat, SKM., MPH., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, perwakilan PT Sarihusada Generasi Mahardika, serta pihak terkait lainnya.
Bupati menyampaikan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah, termasuk meningkatkan angka harapan hidup dan menekan prevalensi balita stunting.
Menurutnya, persoalan stunting harus ditangani sejak dini karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kecerdasan dan ketahanan tubuh.
Karena itu, Bupati menekankan pentingnya intervensi terhadap berbagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya stunting. Penanganan harus dilakukan secara serius, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pencegahan dan penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Harus ada kolaborasi antara perangkat daerah dan seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Bupati juga mendorong setiap sektor mengambil peran konkret sesuai kewenangannya, mulai dari penyediaan sarana kesehatan, pemenuhan akses sanitasi dan jamban layak, hingga peningkatan edukasi masyarakat mengenai stunting.
Ia menegaskan, kualitas pelayanan kepada masyarakat harus terus diperkuat agar berbagai intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Sarip Hidayat, SKM., MPH., mengatakan percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi multipihak, termasuk keterlibatan sektor swasta. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Ia menyebutkan, pemerintah menargetkan prevalensi stunting secara nasional sebesar 14 persen pada 2026. Namun, Kabupaten Sumbawa masih menghadapi tantangan untuk mencapai target tersebut.
“Berdasarkan data yang ada, prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa tercatat 25 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 29 persen pada 2024,” ungkapnya.
Lebih lanjut, H. Sarip menjelaskan bahwa penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi sensitif membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena berkaitan dengan berbagai faktor di luar layanan kesehatan, seperti kemiskinan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai stunting, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan jamban yang layak.
Menurutnya, berbagai faktor tersebut harus ditangani secara bersamaan agar intervensi kesehatan dapat memberikan hasil yang optimal.
“Kalau intervensi sensitif belum terkendali, stunting akan sulit ditangani. Karena itu, seluruh sektor harus bergerak bersama,” ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut, kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana pencegahan dan penanganan balita stunting diharapkan semakin meningkat. Di sisi lain, sinergi lintas sektor terus diperkuat untuk menekan prevalensi stunting dan mempercepat terwujudnya generasi Sumbawa yang sehat dan berkualitas. (01)
