Sumbawa, Bintangtv.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) guna membahas potensi gagal panen yang mengancam kelompok tani di Desa Dete, Desa Hijrah, Desa Labuhan Kuris, dan Desa Lape, Kecamatan Lape. (4/8/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.IP., tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi konkret terhadap persoalan yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Hearing diikuti oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Camat Lape, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lape, Ketua GP3A Kecamatan Lape, para kepala desa terdampak, Pengairan Bendungan Mamak, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan (OP) Bendungan Mamak, Kepala UPB II BBWS Nusa Tenggara I, Kepala UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Lape, PPK OP SDA IV BWS NT I, seluruh Ketua GP3A wilayah Mamak, perwakilan kelompok tani se-Kecamatan Lape, serta DPD Tani Merdeka Indonesia.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam merespons keluhan para petani yang menghadapi ancaman gagal panen akibat berbagai kendala di lapangan.
Menurutnya, persoalan pertanian tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh instansi terkait agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif dan berpihak kepada masyarakat tani.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan dibahas, mulai dari ketersediaan air irigasi, kondisi jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung, hingga langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah untuk meminimalkan kerugian petani apabila gagal panen benar-benar terjadi.
Komisi II juga mendorong agar seluruh instansi teknis segera melakukan langkah-langkah percepatan sesuai kewenangannya, termasuk melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi air irigasi, memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan, serta menyiapkan berbagai bentuk dukungan kepada petani terdampak.
Melalui hearing tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan pertanian secara terpadu. DPRD berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, pemerintah desa, organisasi petani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat guna menjaga produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Sumbawa. (01)
