Sumbawa, Bintangtv.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama tim dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I menggelar rapat koordinasi verifikasi lapangan bidang perumahan dan permukiman di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (28/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori dan dihadiri Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wisnuwardhani, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan NT I, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim pemerintah pusat yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa.
Ia menjelaskan bahwa luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan sosial, termasuk masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, rumah panggung berbahan bambu, hingga menempati lahan milik orang lain.
Menurutnya, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar kawasan-kawasan tersebut dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih layak dan sehat. Ia juga mencontohkan keberhasilan penataan Pulau Bungin yang kini jauh lebih tertata berkat dukungan program perumahan.
Wakil Bupati berharap proses verifikasi lapangan tidak hanya berfokus pada kawasan yang telah terdata, tetapi juga menjangkau wilayah kumuh lainnya yang masih memerlukan perhatian. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan program pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa.
Sementara itu, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Fadjar Dwi Wisnuwardhani, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya poin keenam yang menitikberatkan pada pembangunan dari desa.
Menurutnya, KSP memiliki tugas memastikan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan efektif sehingga berbagai program pemerintah dapat terlaksana secara optimal di lapangan.
Ia menegaskan bahwa verifikasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan permukiman kumuh sekaligus memastikan program revitalisasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Fadjar juga mengajak Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan masyarakat untuk terus memberikan masukan serta dukungan demi penyempurnaan berbagai program pembangunan di sektor perumahan dan permukiman.
Usai rapat koordinasi, rombongan melanjutkan kegiatan dengan melakukan verifikasi lapangan ke sejumlah kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari proses identifikasi kebutuhan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. (01)
