Sumbawa, Bintangtv.id — Upaya memperkuat sistem ketangguhan bencana di Kabupaten Sumbawa terus dimatangkan. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa bersama Konsepsi, Program SIAP SIAGA, serta BPBD Sumbawa menggelar Konsultasi Publik Rancangan Akhir Dokumen Roadmap dan Statuta FPRB di Hotel Grand Samota, Selasa (25/11/2025).
Kepala BPBD Sumbawa, M. Nurhidayat, ST, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi bencana, terlebih saat kondisi darurat di lapangan.
Ia menekankan bahwa ego sektoral tidak boleh terjadi dalam penanganan bencana, sehingga pembagian peran dalam statuta perlu diatur secara jelas.
“Ada kolaborasi dan kerja sama antarinstansi untuk menangani bencana, terutama di lapangan. Tidak boleh ada ego sektoral. Semoga dalam statuta ini hal tersebut dapat diatur, termasuk pembagian peran sehingga jelas siapa berbuat apa. Apalagi saat ini kita memasuki musim hujan yang berpotensi rawan bencana,” ungkapnya didampingi Hairul Anwar, Project Manager Konsepsi NTB.
Sementara itu, Ketua FPRB Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH., MH., memaparkan bahwa pihaknya telah merampungkan penyusunan Kajian Ketangguhan Kepulauan untuk tiga wilayah: Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Kajian ini menjadi landasan utama dalam menyusun roadmap penguatan ketangguhan wilayah kepulauan yang memiliki karakter risiko berbeda-beda.
Menurut Zulfikar, pulau-pulau kecil tersebut menyimpan potensi besar sekaligus tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan akses, tekanan sumber daya alam, ancaman abrasi, gelombang tinggi, cuaca ekstrem, hingga kerentanan sosial ekonomi menjadi faktor yang harus ditangani dengan pendekatan terencana.
“Pulau-pulau kecil kita menyimpan potensi besar sekaligus tantangan tidak ringan. Keterbatasan akses, tekanan pada sumber daya alam, ancaman abrasi, gelombang tinggi, cuaca ekstrem, hingga kerentanan sosial ekonomi menuntut langkah yang terencana,” jelas Zulfikar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbawa.
Ia menjelaskan bahwa kajian disusun melalui pengumpulan data, analisis risiko, diskusi multipihak, serta pelibatan masyarakat lokal sebagai pihak yang paling memahami kondisi alam setempat. Kolaborasi tersebut merupakan inti dari upaya pengurangan risiko bencana.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat adat dan lokal, serta para relawan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa pengurangan risiko bencana hanya dapat dicapai jika semua pihak saling menguatkan,” tambahnya.
FPRB Sumbawa berharap hasil kajian ini dapat menjadi referensi resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat di tiga pulau tersebut.
“Semoga kajian ini memberi manfaat nyata bagi terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi ancaman bencana,” pungkas Zulfikar. (01)
