Sumbawa, Bintangtv.id– Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, para camat se-Kabupaten Sumbawa, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dalam arahannya, Wabup H. Mohamad Ansori menekankan bahwa pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memiliki komitmen kuat dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, khususnya yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang masih menjadi perhatian,” tegasnya.
Wabup juga menyoroti pentingnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintah daerah. Melalui PKPT, Inspektorat diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan pengawasan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sumbawa.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., menjelaskan bahwa Rakor Penguatan Pengawasan bertujuan meningkatkan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Menurutnya, salah satu fokus utama rakor adalah percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan.
“Melalui penguatan pengawasan dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus meningkat dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (01)
