Sumbawa, Bintangtv.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI secara daring dari Kabupaten Sumbawa, Senin (8/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait tata kelola pemerintahan daerah, khususnya penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga non-ASN, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penguatan pelayanan publik di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jarot menegaskan bahwa penataan aparatur sipil negara harus mampu memberikan kepastian bagi para pegawai sekaligus tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperkuat sistem manajemen aparatur yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, ia menilai implementasi kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi masing-masing daerah agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Penataan ASN harus memberikan kepastian bagi pegawai, tetapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal,” ujar Bupati Jarot.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional terkait penataan PPPK dan tenaga non-ASN. Berbagai langkah strategis juga akan dipersiapkan guna memastikan setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap hasil pembahasan yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan solusi terbaik bagi daerah sekaligus memperkuat kualitas birokrasi dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Melalui partisipasi dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung reformasi birokrasi dan penataan aparatur yang profesional, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (01)
