Sumbawa barat|Bintangtv.id-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (30/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Disnakertrans, Kompleks KTC, Sumbawa Barat, tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pencanangan Zona Integritas dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, drh. Hairul, MM, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. Tajuddin, M.Si, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Slamet Riadi, S.Pi., M.Si., serta seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat.
Prosesi pencanangan ditandai dengan pembacaan komitmen bersama sebagai bentuk kesiapan seluruh jajaran Disnakertrans dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat, Slamet Riadi, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata seluruh aparatur untuk menghadirkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh aparatur dituntut untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen menuju WBK dan WBBM harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja aparatur. Pelayanan publik harus diberikan secara cepat, mudah, transparan, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama Disnakertrans, sejalan dengan upaya pencegahan praktik korupsi dan peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pelayanan yang semakin baik, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga semakin meningkat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, drh. Hairul, MM, dalam arahannya menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, status sebagai ASN bukan hanya sebuah profesi, tetapi juga amanah yang harus dijaga melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, serta komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa diskriminasi.
Sekda juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek administrasi, tetapi juga dari perubahan nyata dalam budaya kerja, peningkatan kualitas pelayanan, serta terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Kunci keberhasilan pembangunan Zona Integritas adalah konsistensi seluruh aparatur dalam menerapkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan prima di setiap lini organisasi,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat dan pegawai Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Melalui pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap Disnakertrans dapat menjadi salah satu perangkat daerah yang mampu mengimplementasikan reformasi birokrasi secara optimal. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(02)
