Sumbawa Barat | Bintangtv.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Sosial terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas dan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos). Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data secara berkala setiap bulan guna memastikan seluruh bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perlindungan sosial yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Selain menjadi acuan penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah pusat, data yang terus diperbarui juga menjadi dasar pelaksanaan program unggulan daerah, yakni Kartu Sumbawa Barat Maju (Kartu KSB Maju).
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Andy Suwandy,S.I.P.,M.M.Inov., menegaskan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme yang ketat, sistematis, dan berjenjang sesuai dengan lini masa (timeline) yang telah ditetapkan setiap bulan.
” Adanya perubahan administrasi kependudukan yang sangat dinamis dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yg harus selalu diperbaharui. Mekanisme ini bertujuan memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat sehingga program bantuan sosial dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” jelas Andy.
Dinas Sosial menempatkan pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak dalam proses pemutakhiran data. Sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi warga. Pada tanggal 1 hingga 11 setiap bulan, pemerintah desa dan kelurahan melakukan proses penginputan data masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, baik warga yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan maupun penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria.
Selain itu, Agen Gotong Royong (AGR) juga diharapkan berperan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten sekaligus menjadi kontrol sosial di tingkat desa dalam memastikan setiap data yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Tahapan Pemutakhiran Data Dilaksanakan Secara Berjenjang Setelah proses penginputan selesai, tahapan berikutnya dilakukan secara sistematis sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas data.
1–14 setiap bulan: Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel)
Secara paralel dengan proses penginputan, pemerintah desa dan kelurahan menyelenggarakan Musdes dan Muskel. Forum ini melibatkan perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, serta unsur terkait untuk melakukan verifikasi bersama terhadap usulan data masyarakat. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi sekaligus memastikan bahwa setiap usulan benar-benar melalui proses musyawarah.
Data hasil Musdes dan Muskel selanjutnya diverifikasi oleh tim teknis Dinas Sosial. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesesuaian dokumen, serta sinkronisasi dengan data nasional.
Tahap akhir dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan oleh Pendamping Sosial (PS) dan Fasilitator Sosial (FS). Petugas mendatangi rumah warga untuk memastikan bahwa kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam data benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Selain proses pemutakhiran tersebut, layanan Cek Bansos juga dibuka sepanjang bulan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai status kepesertaan bantuan sosial maupun menyampaikan usulan dan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
Menurut Andy Suwandy, pemutakhiran data yang dilakukan secara rutin setiap bulan merupakan langkah strategis dalam menjaga kualitas DTSEN agar tetap akurat, valid, dan sesuai dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan perlindungan sosial.
Dengan basis data yang selalu diperbarui, pemerintah dapat meminimalkan potensi kesalahan sasaran, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, serta memastikan anggaran negara maupun daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program Kartu Sumbawa Barat Maju, misalnya, sangat bergantung pada kualitas data tersebut agar seluruh intervensi pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial, dapat diterima oleh warga yang memenuhi kriteria.
Penurunan Angka Kemiskinan Menjadi Bukti Keberhasilan Keberhasilan menjaga kualitas data penerima bantuan sosial turut tercermin dari terus menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan dari 12,23 persen menjadi 10,98 persen. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem juga berhasil ditekan dari 0,93 persen menjadi 0,40 persen.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa validitas data sosial yang terus diperbarui mampu mendukung efektivitas berbagai program perlindungan sosial. Ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, termasuk melalui Program Kartu Sumbawa Barat Maju, dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumbawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan akan terus memperkuat sistem pemutakhiran data sosial secara berkelanjutan agar seluruh kebijakan dan program perlindungan sosial semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(02)
