SUMBAWA, Bintangtv.id – DPRD Kabupaten Sumbawa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengawal aspirasi masyarakat melalui pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang efektif, transparan, akuntabel, dan antikorupsi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Pengelolaan Pokir DPRD yang Efektif, Transparan & Antikorupsi” yang berlangsung selama dua hari di Luminor Hotel Jakarta.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menegaskan bahwa pengelolaan Pokir merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, Pokir tidak boleh hanya dipandang sebagai daftar usulan masyarakat, tetapi harus melalui proses perencanaan yang baik, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu instrumen penting untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita ingin setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” tegas Nanang, (11/11/2026).
Memasuki hari pertama pelaksanaan Bimtek, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa mendapatkan materi bertajuk “Kedudukan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD” yang disampaikan oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.
Dalam pemaparannya, narasumber mengulas berbagai aspek penting terkait kedudukan dan mekanisme pengelolaan Pokir DPRD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Pembahasan mencakup mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, proses penelaahan Pokir DPRD, penyelarasan usulan dengan prioritas pembangunan daerah, hingga mekanisme pengusulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Nanang Nasiruddin menyampaikan, pemahaman terhadap mekanisme tersebut sangat penting agar seluruh pimpinan dan anggota DPRD memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan proses pengelolaan Pokir.
“Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh anggota DPRD memahami aturan dan mekanisme yang berlaku. Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan melalui prosedur yang benar, mulai dari proses penyerapan, penelaahan, hingga penyelarasan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan prinsip antikorupsi dalam setiap tahapan pengelolaan Pokir. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pengusulan maupun pelaksanaan program.
“Yang paling penting adalah bagaimana Pokir ini benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada penyimpangan dari tujuan awal. Kita ingin setiap usulan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan Bimtek tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa berharap kapasitas pimpinan dan anggota semakin meningkat, sehingga fungsi representasi dan pengawalan aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Penguatan tata kelola Pokir ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, transparan dalam prosesnya, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (01)
