Sumbawa, Bintangtv.id — Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggandeng Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat keterlibatan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dalam menghadapi perubahan iklim, khususnya terkait pengelolaan air dan lahan.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Teknik Fasilitasi Kegiatan Inklusif Program CERAH (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Keberlanjutan) yang digelar di Aula Sekretariat TP PKK Kabupaten Sumbawa, Kamis (24/9/2026).
Project Coordinator CERAH NTB, Abdul Rohman, mengatakan keterlibatan TP PKK menjadi bagian penting dalam memperluas dampak program karena PKK memiliki jaringan yang kuat dan berakar hingga tingkat keluarga.
Menurutnya, jaringan PKK tidak hanya berada di tingkat organisasi, tetapi juga bersentuhan langsung dengan keluarga, komunitas, Posyandu, sekolah dan berbagai kelompok masyarakat.
“PKK memiliki jaringan yang luas dan berakar hingga lingkungan keluarga, rumah tangga dan komunitas. Ini menjadi kekuatan yang dapat membantu memperluas kampanye lingkungan, konservasi dan ketahanan air,” ujar Abdul Rohman.
Ia menjelaskan, Program CERAH yang dilaksanakan Plan Indonesia dengan dukungan pendanaan ANCP-DFAT mendorong pemberdayaan perempuan, orang muda dan penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa dan Kota Kupang.
Program tersebut diarahkan agar kelompok-kelompok tersebut dapat berperan aktif dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang inklusif, praktik agroforestri serta pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Program CERAH mulai diimplementasikan pada Juli 2025 dan direncanakan berlangsung hingga Juni 2028.
Di Kabupaten Sumbawa, kata Abdul Rohman, Plan Indonesia bersama TP PKK telah mengonsolidasikan lebih dari 10 organisasi kelompok rentan yang terdiri dari organisasi perempuan, organisasi orang muda dan organisasi penyandang disabilitas.
Organisasi-organisasi tersebut kemudian didorong untuk mengambil peran sebagai penggerak perubahan dalam isu adaptasi perubahan iklim.
“Karena itu, kemampuan memfasilitasi kegiatan secara inklusif dan ramah gender menjadi penting. Mereka perlu mampu mengelola ruang diskusi yang setara, ramah GEDSI serta berorientasi pada aksi nyata,” jelasnya.
Pelatihan tersebut secara khusus dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran, etika dan prinsip seorang fasilitator yang inklusif dan partisipatif.
Selain itu, peserta dibekali teknik dan metode fasilitasi kreatif untuk mendorong partisipasi aktif perempuan, orang muda dan penyandang disabilitas, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola dinamika kelompok dalam diskusi yang setara.
Dari kegiatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kemampuan peserta dalam memfasilitasi kegiatan yang inklusif dan partisipatif serta tersedianya panduan sederhana mengenai etika dan prinsip dasar yang harus dipegang seorang fasilitator inklusif.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, menilai kolaborasi tersebut memiliki arti penting karena persoalan lingkungan sangat berkaitan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat.
Saat membuka pelatihan, Ida Fitria menegaskan bahwa seorang fasilitator tidak cukup hanya memiliki kemampuan berbicara di depan kelompok, tetapi juga harus mampu mendengar, mengelola perbedaan pendapat dan memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan menyampaikan gagasan.
“Belajar menjadi fasilitator yang mampu membuat semua orang merasa punya tempat, punya suara, dan punya kesempatan untuk berbuat,” ujar Ida Fitria.
Ia mengatakan, persoalan air, lahan dan perubahan iklim sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika air sulit diperoleh, keluarga menjadi salah satu pihak yang paling cepat merasakan dampaknya. Begitu pula ketika hasil pertanian menurun, terjadi banjir, kekeringan maupun kerusakan lingkungan.
Perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas, kata dia, juga dapat menghadapi tantangan yang berbeda, bahkan lebih berat.
“Karena itu, saya melihat Program CERAH bukan sekadar program lingkungan. Ini adalah program tentang bagaimana kita menjaga kehidupan, ekonomi keluarga dan masa depan anak-anak kita,” katanya.
Ida Fitria juga menyoroti kondisi lingkungan Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar 59 persen wilayah Kabupaten Sumbawa merupakan kawasan hutan atau sekitar 393 ribu hektare.
Namun, pada saat yang sama terdapat lebih dari 45 ribu hektare lahan yang masuk kategori sangat kritis dan lebih dari 113 ribu hektare lahan kritis.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
“Ketika kita berbicara tentang menanam pohon, menjaga mata air, mengelola lahan dan mengurangi risiko bencana, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang air yang diminum anak kita, sawah yang digarap petani, ternak yang dipelihara masyarakat, dan dapur keluarga yang harus tetap mengepul,” ujarnya.
Melalui kolaborasi Plan Indonesia dan TP PKK Sumbawa, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan diharapkan tidak berhenti di ruang kegiatan, tetapi diteruskan melalui jaringan PKK hingga keluarga, desa dan komunitas.
Dengan demikian, pelatihan fasilitasi inklusif tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas peserta, tetapi juga memperkuat jejaring penggerak perubahan agar isu lingkungan dan adaptasi perubahan iklim dapat diterima dan dipraktikkan lebih luas di tengah masyarakat. (01)
