Sumbawa, Bintangtv.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terus memperkuat pengendalian inflasi melalui langkah yang berbasis data, pemantauan kondisi lapangan, serta tindak lanjut yang konkret.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (22/8/2026).
Rakor tersebut dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P., dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, jajaran perangkat daerah, Perum Bulog, Pertamina, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku distribusi dan perdagangan serta anggota TPID.
Menurut Bupati Jarot, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan membaca angka statistik. Pemerintah harus turun melihat kondisi nyata di lapangan, memetakan persoalan dan memastikan solusi dapat segera dilaksanakan.
“Data kita baca, lapangan kita lihat, masalah kita petakan, dan solusi kita kerjakan bersama. Inilah cara kerja pengendalian inflasi yang kita butuhkan,” tegasnya.
Bupati menyampaikan, berdasarkan data Juli 2026, inflasi Kabupaten Sumbawa tercatat 2,50 persen, menurun dibandingkan Juni 2026 yang berada pada angka 2,85 persen. Angka tersebut menjadi yang terendah di antara daerah cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) di NTB.
Sementara secara bulanan, Kabupaten Sumbawa mengalami deflasi sebesar 0,37 persen.
Capaian tersebut, kata Bupati, patut disyukuri, namun tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya, angka tersebut harus menjadi motivasi untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai potensi tekanan harga.
“Jangan jadikan angka 2,50 persen sebagai alasan untuk beristirahat. Jadikan angka itu sebagai alasan untuk bekerja lebih baik,” ujarnya.
Bupati menekankan, pengendalian inflasi harus dilakukan sejak dini dengan memantau kondisi produksi, pasokan, distribusi hingga perkembangan harga sejumlah komoditas strategis.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Petani dan pelaku usaha harus memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Yang kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi juga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Petani harus mendapatkan harga yang layak, sementara masyarakat tetap memperoleh harga yang terjangkau,” jelasnya.
Bupati juga meminta agar setiap hasil rapat koordinasi tidak berhenti sebagai catatan administratif. Setiap persoalan yang ditemukan harus ditindaklanjuti dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, langkah konkret, serta target waktu penyelesaian.
Ia menilai pola kerja tersebut penting agar pengendalian inflasi benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat dan tidak hanya menjadi kegiatan rutin pemerintah.
Selain menjaga harga, Bupati juga mendorong penguatan produksi dan kelancaran distribusi komoditas daerah. Potensi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan di Sumbawa harus dikelola secara optimal sehingga mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Pertamina, pelaku usaha dan seluruh pihak terkait.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak awal, terutama menjelang momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pengendalian inflasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.
“Pengendalian inflasi harus bergerak dari data, turun ke lapangan, kemudian menghasilkan tindakan nyata,” pungkas Bupati. (01)
