Sumbawa, Bintangtv.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pengelolaan sektor strategis daerah yang lebih efektif.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Entry Meeting BPK RI dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan di Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/8/2026), di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa serta para kepala perangkat daerah.
Wabup Ansori mengatakan, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, kebutuhan maupun berbagai kendala yang dihadapi.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai proses evaluasi, tetapi harus menjadi kesempatan untuk menemukan ruang perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Wabup menambahkan, tata kelola pemerintahan yang baik harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain aspek tata kelola, pemeriksaan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengelolaan sejumlah sektor strategis daerah, termasuk pariwisata.
Menurut Wabup, sektor pariwisata tidak cukup hanya dikembangkan sebagai destinasi wisata, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Ia menekankan pentingnya dukungan aktif seluruh perangkat daerah, khususnya dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pemeriksaan kinerja tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Pemeriksaan mencakup efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum, serta penyelenggaraan kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan seluruh perangkat daerah terkait siap mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat kinerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi bagian dari proses pengawasan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan semakin efektif, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (01)
