Sumbawa barat|Bintangtv.id-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 6, yang meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fakhruddin Rob, mengucapkan selamat kepada seluruh kepala desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Sumbawa Barat 2026. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengakhiri rivalitas politik, memperkuat rekonsiliasi, dan kembali bersatu untuk membangun desa.
Menurut Fakhruddin, berakhirnya kontestasi Pilkades harus menjadi momentum untuk memulihkan hubungan sosial masyarakat yang mungkin sempat merenggang akibat perbedaan pilihan politik. Ia menegaskan bahwa persaingan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, tetapi persaudaraan dan keharmonisan masyarakat harus tetap menjadi prioritas setelah pemilihan selesai.
Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan dalam Pilkades bukanlah akhir dari sebuah kompetisi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat dan mewujudkan pembangunan desa yang berorientasi pada kepentingan bersama.
“Selamat kepada seluruh kepala desa terpilih. Kemenangan dalam Pilkades bukanlah akhir dari sebuah kompetisi, melainkan awal dari pengabdian. Amanah yang diberikan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata, pelayanan yang adil, dan komitmen membangun desa,” ujar Fakhruddin dalam keterangan persnya, Minggu (25/10/2026).
Fakhruddin menilai, perbedaan pilihan selama proses Pilkades tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk mempertahankan permusuhan setelah pemungutan suara berakhir. Sebaliknya, seluruh warga perlu kembali membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, dan menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut dia, rekonsiliasi pasca-Pilkades tidak cukup hanya diwujudkan melalui ajakan untuk melupakan perbedaan. Rekonsiliasi juga harus dibuktikan melalui sikap saling menghormati, kesediaan mendengarkan pendapat orang lain, menghindari provokasi, serta membangun kembali kepercayaan di antara warga.
“Pilkades telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Kini saatnya kita kembali duduk bersama, saling memaafkan, membuka ruang komunikasi, dan merajut kembali kebersamaan. Jangan biarkan perbedaan pilihan meninggalkan luka berkepanjangan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh unsur masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Fakhruddin juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi provokatif yang berpotensi memperkeruh suasana. Apabila muncul persoalan setelah pemilihan, ia mendorong penyelesaiannya melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain mengajak masyarakat menjaga persatuan, Fakhruddin memberikan perhatian khusus kepada para kepala desa terpilih agar mampu menjalankan kepemimpinan yang inklusif, mengayomi, dan tidak membeda-bedakan warga berdasarkan pilihan politik.
Menurut dia, kepala desa yang terpilih melalui proses demokrasi memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat, termasuk warga yang sebelumnya mendukung calon lain.
Karena itu, ia meminta para kepala desa terpilih tidak menjadikan kemenangan sebagai alasan untuk mengutamakan kelompok pendukung tertentu. Sebaliknya, seluruh warga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh pelayanan pemerintahan desa.
“Yang terpilih jangan merasa menang sendiri, dan yang belum terpilih jangan merasa tersisih. Kepala desa terpilih adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi mereka yang memilihnya. Mari kita akhiri rivalitas, hilangkan sekat-sekat politik, dan mulai kembali membangun desa sebagai satu keluarga besar,” ungkapnya.
Di sisi lain, Fakhruddin mengajak para calon kepala desa yang belum terpilih beserta pendukungnya untuk menyikapi hasil pemilihan secara dewasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap mereka tetap mengambil bagian dalam pembangunan desa melalui gagasan, kritik konstruktif, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Menurutnya, perbedaan pilihan tidak boleh menghilangkan ruang kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa. Seluruh potensi yang ada di desa perlu disatukan untuk menjawab kebutuhan warga dan mendorong kemajuan daerah.
Sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, Fakhruddin berharap kepala desa terpilih mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Ia menilai, keberhasilan seorang kepala desa tidak hanya diukur dari kemampuan memenangkan kontestasi politik, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab, memberikan pelayanan yang adil, serta menghadirkan program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar pembangunan desa ke depan lebih berorientasi pada kebutuhan nyata warga. Sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Fakhruddin juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Dengan partisipasi yang luas, program pemerintah desa diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kepala desa perlu membuka ruang komunikasi yang sehat dengan masyarakat, termasuk menerima kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pemerintahan.
Menurutnya, pengawasan masyarakat tetap diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan dan kepentingan publik. Namun, pengawasan tersebut hendaknya dilakukan secara konstruktif dengan mengedepankan fakta, dialog, dan mekanisme yang berlaku.
Fakhruddin berharap Pilkades Serentak Kabupaten Sumbawa Barat 2026 tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru di tingkat desa, tetapi juga memperkuat kedewasaan berdemokrasi dan memperkokoh persaudaraan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak menjaga persatuan setelah proses pemilihan berakhir.
Menurut dia, masyarakat yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa akan memiliki modal sosial yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan. Sebaliknya, konflik berkepanjangan akibat persaingan politik dapat menghambat kerja sama dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk menjalankan amanahnya, sembari tetap menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional demi memastikan pemerintahan desa berjalan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Rekonsiliasi harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga memiliki peran untuk menciptakan suasana yang damai. Jangan memberi ruang bagi kebencian dan permusuhan. Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk saling menjauh,” tambahnya.
Fakhruddin kembali menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menjadikan berakhirnya Pilkades sebagai titik awal untuk mempererat hubungan sosial, membangun kembali kepercayaan, dan menyatukan langkah demi kemajuan desa.
“Mari kita jadikan Pilkades ini sebagai titik awal rekonsiliasi, bukan perpanjangan konflik. Saatnya merajut kembali persaudaraan, memulihkan kepercayaan, dan menyatukan langkah untuk membangun desa. Sebab, setelah kontestasi berakhir, yang tersisa adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kedamaian dan memastikan masa depan desa menjadi lebih baik,” pungkasnya.(02)
