Politik pemerintahan

Wabup Sumbawa Hadiri Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 oleh DPRD

191
×

Wabup Sumbawa Hadiri Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 oleh DPRD

Sebarkan artikel ini

Sumbawa, Bintangtv.id-  Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbawa (14/07/2025)  ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Kepala OPD, perwakilan BUMN, dan para camat se-Kabupaten Sumbawa.

iklan

Dalam forum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemkab Sumbawa dalam pelaksanaan APBD 2024, sembari memberikan sejumlah catatan strategis untuk peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi capaian realisasi APBD 2024, namun menyoroti perlunya perbaikan dalam proyeksi pendapatan dan pengelolaan pasar daerah.

Fraksi Partai Golkar juga memberikan apresiasi atas keberhasilan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 107,25% dari target, serta menggarisbawahi pentingnya menjaga tren positif tersebut melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Fraksi-fraksi lainnya, seperti PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, Partai Gelora, dan Partai NasDem turut menyampaikan pemandangan umum dengan sejumlah rekomendasi, termasuk peningkatan inovasi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran, penanggulangan pengangguran, dan optimalisasi potensi lokal sebagai sumber pendapatan.

Melalui forum paripurna ini, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Sumbawa mampu menindaklanjuti setiap saran dan masukan sebagai bagian dari proses evaluasi demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat ditutup dengan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik dan berpihak pada kepentingan rakyat. (01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *