iklan
Headline

Diduga Bermuatan Politis di Balik Larangan Baksos oleh Pelindo dan KSOP, Amor: Kontradiksi dengan Klarifikasi Pelayanan di Pelabuhan Badas

256
×

Diduga Bermuatan Politis di Balik Larangan Baksos oleh Pelindo dan KSOP, Amor: Kontradiksi dengan Klarifikasi Pelayanan di Pelabuhan Badas

Sebarkan artikel ini
Sumbawa, Bintangtv.id- Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Rakorda PDI Perjuangan se Pulau Sumbawa, Ridwan Amor, membantah dengan tegas klarifikasi dari PT Pelindo terkait dengan pelarangan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis RS Apung Laksamana Malahayati.
Ridwan Amor, Senin (16/12/2023), menilai klarifikasi PT Pelindo melalui Karlinda Sari selaku Senior Manager Hukum dan Humas, tidak sesuai dengan fakta.
Amor menilai, larangan kegiatan bakti sosial oleh Pelindo dan KSOP, berindikasi politis. Dua institusi itu diduga kuat telah ikut memainkan peran politik.
Bagaimana dengan klarifikasi Pelindo yang berkomitmen mendukung kegiatan bakti sosial pengobatan gratis yang dibuktikan dengan pemberian izin sandar oleh KSOP dan pelayanan sandar KM Laksamana Malahayati oleh Pelindo Cabang Badas di Dermaga 2 Pelabuhan Badas. Amor mengatakan, izin sandar dan pelayanan sandar itu bersifat bisnis, bukan sosial.
“Sebab semua kegiatan yang dilakukan di pelabuhan ada biayanya yang nantinya akan dibayar setelah kapal akan meninggalkan pelabuhan. Ini lebih ke bisnis. Karena kami bayar sebagaimana umumnya,” tegasnya.
PT Pelindo menurut Amor, secara jelas menolak adanya pengobatan gratis tersebut. Ia juga membantah alasan Pelindo bahwa pelarangan kegiatan bakti sosial itu dilakukan untuk menjaga integritas area pelabuhan sebagai upaya mencegah gangguan yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas semua pihak baik dari segi keamanan maupun efisiensi operasional pelabuhan.
Ditegaskan Amor, bahwa alasan Pelindo tersebut sangat mengada-ada. Sebab, sesuai surat permohonan, bakti sosial pengobatan gratis yang diajukan pihaknya tidak dilaksanakan di dalam area pelabuhan, melainkan di luar area. Itupun dilengkapi dengan surat izin dan rekomendasi dari berbagai pihak.
Amor menceritakan, berawal dari adanya perintah DPP PDIP agar mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis RS Apung Laksamana Malahayati di Kabupaten Sumbawa.
Pada tanggal 5 Desember 2023, Amor mengaku langsung berkoordinasi dengan KSOP dan Pelindo Badas. Mereka disarankan bersurat ke KSOP dengan tembusan PT Pelindo. “Hari itu juga saya buat surat dan antar ke Pelindo dan KSOP,” kata Amor lagi.
Berselang dua hari, Amor mengaku dihubungi pihak pelabuhan bernama Irawan. Kebetulan di dalam surat yang disampaikan ke KSOP dan Pelindo ada tercatat kontak personnya. Dari komunikasi via saluran seluler, pihak pelabuhan menginformasikan mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh panitia bakti sosial tersebut termasuk biaya sandar kapal dan dibayarkan nanti saat hendak meninggalkan pelabuhan.
“Walaupun untuk kegiatan sosial tapi kami tetap bayar seperti kapal kapal yang bingkar muat lainnya,” kata Amor.
Masih menurut Amor,  3 hari kemudian, pihak pelabuhan juga menghubungi panitia meminta untuk mengurus surat-surat terkait pelaksanaan bakti sosial di luar area pelabuhan yang kebetulan masih tanah milik Pelindo. Selain itu melarang agar saat kegiatan, tidak memasang segala bentuk atribut partai.
Atas permintaan itu, lanjut Amor, panitia mengurus rekomendasi ke Kades Badas, Camat Badas dan KP3 Badas untuk penggunaan area di luar pelabuhan. Bukan hanya itu, panitia juga surat izin kegiatan ke Polres Sumbawa. “Semua yang diminta kita penuhi,” imbuhnya.
Tepat 13 Desember, RS Apung Laksamana Malahayati tiba dan bersandar di Pelabuhan Badas. Esoknya, 14 Desember dilakukan persiapan dan rencananya 15 Desember langsung melaksanakan pengobatan gratis. Namun di luar dugaan, Pelindo dan KSOP melarang kegiatan tersebut baik di dalam maupun di luar pelabuhan. Alasannya, bakti sosial tersebut adalah kegiatan politik partai.
“Kami pun merasa heran. Padahal kegiatan tidak dilaksanakan di dalam pelabuhan, semua persyaratan sudah kami penuhi dan ada rekomendasi dari masing-masing pihak, permintaan KSOP dan Pelindo sudah kami turuti, tiba-tiba ada larangan yang tidak jelas alasannya. Apalagi muncul alasan tidak masuk akal, bahwa kegiatan bakti sosial PDI Perjuangan mengganggu operasional pelabuhan. Inikan aneh, sebab kegiatan kami di luar pelabuhan, bukan di dalam,” pungkasnya. (01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklan