Sumbawa barat|Bintangtv.id-Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan pengukuran tanah wakaf Masjid Abdul Majid sekaligus melakukan koordinasi data yuridis sebagai upaya memastikan legalitas dan memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah wakaf.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/11/2026) tersebut dihadiri langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.P., M.H., bersama tim panitia. Kehadiran pimpinan Kantah KSB itu untuk memastikan proses pengukuran berjalan sesuai ketentuan serta didukung kelengkapan data administrasi pertanahan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Muhammad Abdul Kadir Jailani, mengatakan pengukuran dan koordinasi data yuridis merupakan tahapan penting untuk memastikan tanah wakaf memiliki kejelasan batas fisik sekaligus kepastian dari sisi administrasi dan hukum.
“Melalui proses ini, kami ingin memastikan tanah wakaf Masjid Abdul Majid memiliki data fisik dan data yuridis yang sesuai. Dengan demikian, proses penataan administrasi pertanahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, penertiban administrasi tanah wakaf tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen pertanahan, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap aset keagamaan agar keberadaannya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pengukuran tanah menjadi salah satu tahapan penting dalam proses administrasi pertanahan, khususnya untuk memastikan kejelasan batas, luas, dan letak bidang tanah yang akan didaftarkan sebagai tanah wakaf.
Selain pengukuran fisik, Kantah KSB juga melakukan koordinasi dan pencocokan data yuridis dengan pihak-pihak terkait. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik tanah di lapangan dengan dokumen dan keterangan hukum yang menjadi dasar penguasaan serta peruntukan tanah wakaf.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan administrasi tanah wakaf Masjid Abdul Majid dapat tertata dengan baik sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan tersebut.
Penataan administrasi dan legalitas tanah wakaf juga menjadi bagian penting dalam mencegah potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari. Dengan status hukum yang jelas, tanah wakaf diharapkan dapat dikelola secara tertib, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan peruntukannya.
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pertanahan yang profesional, solutif, dan berkualitas, termasuk dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset tanah wakaf yang memiliki manfaat sosial dan keagamaan bagi masyarakat.(02)
