Sumbawa, Bintangtv.id – Drs. H. Mohamad Ansori memimpin langsung Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Senin (11/5/2026).
Rakor tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, seluruh kepala perangkat daerah, serta Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Sumbawa.
Dalam rapat itu, dilakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah hingga 11 Mei 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan, total pagu belanja daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 mencapai sekitar Rp1,95 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp456,14 miliar atau 23,38 persen.
Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp60,6 miliar dari target Rp251,48 miliar atau baru mencapai 24,09 persen.
Beberapa perangkat daerah tercatat memiliki realisasi anggaran tertinggi, di antaranya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar 46,24 persen atau Rp7,88 miliar dari pagu Rp17,04 miliar. Disusul BKPSDM sebesar 45,48 persen dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 39,17 persen.
Di tingkat kecamatan, Kecamatan Labuhan Badas mencatat realisasi tertinggi sebesar 35,60 persen, diikuti Kecamatan Lenangguar sebesar 34,60 persen dan Kecamatan Lunyuk sebesar 32,83 persen.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Ansori menegaskan bahwa evaluasi APBD tidak hanya berfokus pada angka serapan anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas data dan ketepatan sasaran program pemerintah daerah.
Ia menyoroti masih adanya sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai belum sepenuhnya berbasis pada potensi riil di lapangan.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar saat ini adalah lemahnya pembaruan data di berbagai sektor, khususnya data bantuan sosial yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Kami tidak ingin lagi mendengar ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Pastikan penerima bantuan benar-benar berasal dari Desil 1, 2, dan 3 sesuai data masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wabup Ansori.
Selain bantuan sosial, Wabup juga meminta pembaruan data kepesertaan BPJS agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Perhatian khusus juga diarahkan pada optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurutnya, masih banyak potensi pajak daerah yang belum tergarap maksimal akibat data objek pajak yang tidak diperbarui secara berkala.
Ia mencontohkan, banyak objek pajak yang sebelumnya berupa tanah kosong kini telah berubah fungsi menjadi rumah kos maupun bangunan usaha, namun belum diikuti penyesuaian nilai dan besaran pajak.
“Banyak potensi PBB-P2 yang hilang karena data tidak di-update dengan baik. Dulu tanah kosong, sekarang sudah jadi kos-kosan. Tentu ada perubahan nilai dan jumlah pembayaran pajaknya. Karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Wakil Bupati berharap seluruh perangkat daerah meningkatkan ketelitian, akurasi data, serta sinergi antarinstansi agar pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2026 berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. (01)
