Sumbawa, Bintangtv.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aspirasi masyarakat melalui peluncuran Sistem Informasi Pokok Pikiran (SiPokir). Acara peluncuran berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Peluncuran sistem digital ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran pokok-pokok pikiran anggota dewan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, para Wakil Ketua, anggota DPRD, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sumbawa.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa hadirnya SiPokir merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi rakyat secara lebih terbuka dan terukur. Menurutnya, sistem ini akan memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
“Sebagai representasi masyarakat, kami berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam mengimplementasikan sistem ini. Mari kita kedepankan kepentingan masyarakat dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Ketua DPRD juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi yang berkelanjutan antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Kabupaten Sumbawa. Ia berharap dengan adanya SiPokir, komunikasi dan transparansi dalam penyusunan program pembangunan dapat berjalan lebih baik dan berkeadilan.
Melalui peluncuran SiPokir ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya menciptakan mekanisme perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis data. Platform ini diharapkan menjadi wadah inklusif bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan kebutuhan mereka secara langsung dan terdokumentasi dengan baik.
Dengan sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi ini, DPRD Kabupaten Sumbawa optimis bahwa kebijakan pembangunan daerah akan semakin tepat sasaran, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (01)
