Parlemen

Komisi II DPRD Sumbawa Gelar Hearing Dugaan Praktik Pinjaman Bermasalah di BRI Unit Alas

3
×

Komisi II DPRD Sumbawa Gelar Hearing Dugaan Praktik Pinjaman Bermasalah di BRI Unit Alas

Sebarkan artikel ini

Sumbawa, Bintangtv.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing di Ruang Rapat Lantai II DPRD Kabupaten Sumbawa guna membahas dugaan praktik pinjaman yang dinilai merugikan nasabah di BRI Unit Kecamatan Alas. (2/6/2026)

 

iklan

Rapat yang dipimpin pimpinan Ketua Komisi II I Wayan Wisma dan dihadiri anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi dan laporan masyarakat yang meminta adanya perhatian serta klarifikasi dari pihak terkait mengenai permasalahan yang terjadi dalam layanan perbankan.

 

Dalam hearing tersebut, Komisi II DPRD mendengarkan berbagai keterangan, masukan, dan penjelasan terkait mekanisme pelayanan pinjaman, hak-hak nasabah, serta dugaan persoalan yang muncul dalam proses pemberian dan pengelolaan kredit.

 

Pembahasan berlangsung secara terbuka dan konstruktif dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan.

 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus mendapat perhatian serius agar hak-hak nasabah tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Melalui rapat dengar pendapat ini, DPRD Kabupaten Sumbawa berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan utuh mengenai permasalahan yang terjadi. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang tepat, objektif, dan berkeadilan bagi semua pihak.

 

I Wayan Wisma menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk sektor pelayanan perbankan, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga.

 

Hearing ini diharapkan menjadi sarana untuk mencari solusi terbaik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik dan sektor perbankan dalam memberikan layanan yang aman, adil, dan bertanggung jawab. (10)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *