Sumbawa, Bintangtv.id– Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digagas Polres Sumbawa. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan infrastruktur dasar berupa sumur bor.
Pernyataan ini disampaikan saat Wabup menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SPPG Polres Sumbawa di belakang Mapolsek Sumbawa, Rabu, 6 Agustus 2025.
Ia menegaskan, Pemda Sumbawa siap membantu penyediaan air bersih demi kelancaran operasional SPPG ke depannya.
“Pemda akan mensupport penuh pembangunan sumur bor untuk SPPG Polres Sumbawa. Ini bentuk komitmen kita untuk mendukung program makan siang gratis Presiden Prabowo Subianto,” ujar Wabup.
Ia mengapresiasi langkah cepat Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., yang langsung menindaklanjuti arahan Presiden dan Kapolri dengan memulai pembangunan fasilitas tersebut.
“Begitu ada arahan dari pusat, beliau langsung datang ke ruangan kami untuk berdiskusi dan menyusun langkah. Kami tentu tidak tinggal diam dan akan terus mendukung penuh,” tambahnya.
Terkait keberlanjutan program, Wabup mengingatkan pentingnya mengutamakan pasokan bahan pangan dari dalam daerah. Ia mendorong Dinas Pertanian untuk segera mengambil langkah konkret dalam mendukung kebutuhan pangan lokal SPPG.
“Jangan sampai bahan pangan nanti didatangkan dari luar. Kita harus manfaatkan potensi petani dan UMKM lokal. Dinas Pertanian harus bergerak dari sekarang,” tegasnya.
Sebagai informasi, SPPG Polres Sumbawa dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi sebanyak 3.258 siswa dari sembilan sekolah. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 45 hari dan akan diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum mulai beroperasi pada akhir September 2025.
Proyek ini didukung investor dari pihak swasta, CV Jaya Hakiki, dengan lahan disediakan oleh Polres Sumbawa. Namun, karena lokasi pembangunan masih terkendala ketersediaan air bersih, pembangunan sumur bor menjadi langkah penting yang kini diambil Pemda sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program strategis nasional. (01)
