Jakarta, Bintangtv.id— Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya inovasi kebijakan dalam mengatasi krisis perumahan nasional, khususnya melalui pendekatan berbasis karakteristik wilayah dan solusi atas isu lahan yang kian kritis.
Berbicara dalam Diskusi Tematik di ajang International Conference on Infrastructure di Jakarta, Rabu (12/6), Wamen Fahri menyoroti bahwa persoalan utama dalam sektor perumahan bukan semata pada lambatnya pembangunan, melainkan pada harga tanah yang terus melambung dan terbatasnya ketersediaan lahan.
“Tanah adalah isu utama jika kita bicara perumahan sosial. Konsumsi lahan meningkat, sementara ketersediaannya terus menyusut. Kalau kita bisa menangani soal lahan dan perizinan, maka 50% harga rumah bisa ditekan,” tegas Fahri.
Ia menambahkan bahwa peran pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan pesaing pasar, dalam menyediakan lahan. Sementara itu, sektor konstruksi dan teknologi pembangunan diserahkan untuk berkembang melalui mekanisme pasar dan daya saing swasta.
Pemerintah saat ini tengah menggenjot program pembangunan tiga juta unit rumah, yang dibagi secara proporsional ke tiga wilayah utama: urban, rural (perdesaan), dan pesisir. Setiap segmen memiliki pendekatan berbeda, disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing.
Untuk kawasan perdesaan, pendekatan difokuskan pada renovasi rumah yang telah ada, mengingat sebagian besar masyarakat desa sudah memiliki lahan. Setiap rumah akan mendapat bantuan renovasi senilai Rp21,5 juta, dengan dukungan koperasi lokal sebagai penyedia bahan bangunan. Ini, kata Fahri, sekaligus menjadi strategi membangun ekonomi desa.
“Ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi di desa,” ujar Fahri.
Sementara itu, untuk kawasan pesisir, pemerintah menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata untuk menciptakan kawasan hunian nelayan yang terintegrasi dengan pariwisata. Fahri bahkan menyebut potensi besar Indonesia sebagai negara maritim dapat melahirkan “13.000 Maladewa baru” di sepanjang garis pantai Nusantara.
Di kawasan perkotaan, tantangan utama tetap pada tingginya harga lahan. Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan rumah susun dan gaya hidup vertikal. Menurut Fahri, subsidi harus difokuskan pada ketersediaan lahan bagi hunian vertikal, demi mengendalikan konsumsi lahan dan menjaga ketahanan pangan dan energi di masa depan.
“Tidak ada ketahanan pangan dan energi tanpa pengendalian penggunaan lahan. Dan untuk itu, kehidupan vertikal adalah keniscayaan,” tegasnya.
Secara makro, Wamen Fahri meyakini sektor perumahan akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional dalam satu dekade ke depan. Dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp30 triliun per tahun, sektor ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja secara masif, menggerakkan 185 sektor industri, dan secara signifikan menurunkan angka kemiskinan.
“Setiap elemen pembangunan rumah menyentuh berbagai sektor — dari semen, baja, kayu, hingga tenaga kerja. Ini adalah peluang besar bagi ekonomi nasional,” pungkas Fahri. (06)
