Bogor| Bintangtv.id-Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Sentul International Convention Center (SICC), pada Senin (2/2/2026).
Rakornas 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional secara terpadu dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 4.453 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati, dan wali kota, ketua DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepala daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar aktor politik. Presiden mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun melalui pengorbanan besar rakyat, sehingga seluruh jajaran pemerintahan wajib mengabdi kepada kepentingan masyarakat secara adil, tanpa membedakan latar belakang politik maupun golongan.
Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama dan syarat mutlak bagi kedaulatan bangsa. Selain itu, pemerintah daerah diminta mendukung program swasembada energi, percepatan hilirisasi industri, serta penguatan koperasi desa sebagai pilar penggerak ekonomi rakyat.
Di sektor lingkungan, Presiden Prabowo menyerukan langkah cepat dan serius dalam penanganan sampah nasional. Ia mengungkapkan rencana pembangunan 34 proyek waste to energy (pengolahan sampah menjadi energi) di berbagai daerah, serta mengajak seluruh kepala daerah untuk melakukan “perang terhadap sampah” yang dinilainya sebagai bencana lingkungan sekaligus ancaman serius bagi kesehatan dan masa depan bangsa.

Keikutsertaan Bupati Sumbawa Barat dalam Rakornas ini diharapkan dapat memperkuat komitmen daerah dalam mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional secara konkret dan terukur di tingkat daerah.(02)












