Sumbawa, Bintangtv.id – Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq meminta agar seluruh Technical Handbook (THB) Porprov NTB 2026 yang disusun Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga di NTB dievaluasi secara objektif dan menyeluruh demi menjaga sportivitas serta masa depan pembinaan olahraga daerah.
Menurut Abdul Rafiq, evaluasi terhadap THB sangat penting untuk memastikan seluruh aturan pertandingan benar-benar berpihak pada pembinaan prestasi atlet dan tidak menimbulkan polemik di daerah.
“Saya berharap kepada Dikpora NTB dan KONI NTB agar dapat mengevaluasi secara serius dana pembinaan yang diberikan kepada cabang olahraga yang tidak profesional dalam mengelola organisasi maupun menyusun aturan pertandingan. Dana pembinaan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan prestasi olahraga daerah,” tegasnya, (23/5/2026)
Ia juga meminta DPRD NTB, khususnya Komisi V yang membidangi pendidikan dan olahraga, turut melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan aturan teknis cabang olahraga menjelang Porprov NTB 2026.
“Kami berharap DPRD NTB terutama Komisi V dapat memantau dan menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius dalam fungsi pengawasannya. Jangan sampai pembinaan olahraga daerah berjalan tidak sehat dan akhirnya merugikan atlet maupun masa depan prestasi NTB,” tambahnya.
Abdul Rafiq menegaskan, KONI Kabupaten Sumbawa mendukung penuh pelaksanaan Porprov NTB 2026 yang fair, kompetitif, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Karena itu, seluruh daerah dan atlet harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat.
“Kita ingin Porprov menjadi ruang kompetisi yang sehat dan berkualitas. Semua daerah harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan atlet-atlet terbaik NTB harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat sejumlah poin dalam THB beberapa cabang olahraga yang dinilai menimbulkan pertanyaan dan berpotensi tidak sejalan dengan semangat pembinaan olahraga nasional menuju PON 2028.
“Kami melihat ada beberapa poin dalam THB sejumlah cabang olahraga yang menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai aturan dibuat bukan untuk kepentingan pembinaan prestasi, tetapi justru menjadi alat membatasi atau mengganjal atlet-atlet berprestasi untuk tampil di Porprov NTB 2026,” tegas Abdul Rafiq.
Ia menilai Porprov seharusnya menjadi wadah pembinaan, pencarian bakat, dan pematangan atlet menuju level yang lebih tinggi, termasuk persiapan menghadapi PON 2028. Karena itu, seluruh kebijakan teknis harus benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas prestasi olahraga daerah.
“Kita tidak boleh zalim terhadap atlet. Atlet yang berprestasi harus diberikan ruang untuk bertanding dan berkembang. Jangan sampai ada atlet potensial daerah yang justru tersingkir karena aturan yang tidak sejalan dengan semangat pembinaan olahraga nasional,” katanya.
Selain itu, Abdul Rafiq juga mengingatkan seluruh Pengprov cabang olahraga agar menjalankan fungsi pembinaan secara profesional dan adil tanpa membawa kepentingan tertentu yang dapat merugikan atlet maupun daerah.
“Pengprov harus hadir sebagai pembina yang adil. Lepaskan ego dan kepentingan tertentu. Yang harus dipikirkan adalah kepentingan daerah, kepentingan atlet, dan target besar NTB dalam mencetak prestasi menuju PON 2028,” pungkasnya. (01)
