Sumbawa barat | Bintangtv.id — Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., menegaskan pentingnya pemaknaan dan pengaktualisasian kata transformasi dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar pada 12 Januari 2026.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan harus menjadi momentum strategis untuk menghadirkan gagasan dan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sumbawa Barat.
“Proses perencanaan ini harus melahirkan orientasi pembangunan yang tepat sasaran, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menyampaikan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam menerjemahkan visi dan gagasan kepala daerah ke dalam kebijakan serta program pembangunan yang konkret dan berdampak langsung. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam memformulasikan ide menjadi aksi nyata.
“Yang menjadi tugas perangkat daerah adalah menerjemahkan, memformulasikan, dan menjadikannya nyata dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah tetap berada dalam kerangka keberlanjutan. Berbagai subfokus pembangunan yang dirancang, kata dia, tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam dua bingkai besar pembangunan yang sejak awal telah menjadi komitmen pemerintah daerah.
“Apapun bentuk programnya, semuanya adalah keberlanjutan. Kita tetap konsisten pada dua frame besar yang telah direncanakan sejak awal,” katanya.
Dua kerangka besar tersebut, lanjut Bupati, adalah Program Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa yang selama ini menjadi lokomotif kebijakan strategis daerah. Kedua program tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tetap konsisten pada dua program kolaborasi itu, yakni Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati kembali menegaskan visi pembangunan daerah, yaitu “Terwujudnya Sumbawa Barat Maju Luar Biasa menuju transformasi kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat.” Menurutnya, penggunaan kata transformasi bukan tanpa alasan, melainkan mencerminkan proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan.
“Transformasi itu kuncinya adalah perubahan. Dan perubahan ini tidak pernah berhenti,” ungkapnya.
Bupati menambahkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dalam proses pembangunan bersifat dinamis. Meskipun pemerintah memiliki standar dan parameter pelayanan, ekspektasi masyarakat sebagai penerima layanan akan terus berkembang seiring waktu.
“Masyarakat tidak pernah punya batasan untuk mengatakan cukup. Ketika satu capaian terpenuhi, harapan berikutnya akan semakin tinggi. Maka pemerintah juga harus terus bertransformasi dan adaptif,” paparnya.
Ia mencontohkan perubahan indikator kesejahteraan masyarakat. Jika dahulu kesejahteraan diukur dari kepemilikan lahan, rumah, dan kehidupan yang layak, kini ukurannya semakin kompleks. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi tuntutan utama masyarakat.
“Sekarang ukuran kesejahteraan sudah berbeda. Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya bukan hanya harus tersedia, tetapi juga harus sesuai dengan ekspektasi publik,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa kegagalan pada satu jenis layanan dapat berdampak luas terhadap persepsi publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Di era media sosial, menurutnya, persoalan kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi isu besar.
“Ketika satu layanan saja dinilai buruk, misalnya layanan rujukan kesehatan atau pendampingan lalu diposting di media sosial, seolah-olah seluruh program pemerintah dianggap gagal,” tegasnya.
Oleh karena itu, Bupati menekankan pentingnya manajemen pelayanan publik yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah juga harus ikut bertransformasi mengikuti perubahan dan ekspektasi masyarakat yang dilayani.
“Di sinilah pentingnya kemampuan aparatur untuk memanajemen pelayanan secara utuh dari hulu ke hilir. Pemerintah harus terus bertransformasi karena kita mengikuti transformasi masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. (02)
Orientasi RKPD 2027, Bupati Sumbawa Barat Minta OPD Aktualisasikan Makna “Transformasi” dalam Visi Daerah
