Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025, yang berlangsung dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga statistik, hingga aparat penegak hukum.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat langkah pengendalian inflasi serta mendorong optimalisasi produksi pangan lokal.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si, para asisten dan staf ahli, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqon, M.Pd., Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Dr. Najamuddin Amy, Kepala BPS Sumbawa Barat Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, S.ST., serta berbagai unsur Forkopimda dan OPD terkait. Hadir pula perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Bulog, BNN, Kemenkeu, para camat, lurah, dan kepala desa.Senin,(8/12/2025).
Dalam arahannya, Bupati H.Amar mengungkapkan bahwa beberapa komoditas pangan strategis masih kerap mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Ia mencontohkan lonjakan harga cabai empat bulan lalu yang sempat menembus harga tinggi sehingga pemerintah harus turun melakukan operasi pasar bersama Polres dan Dinas Perindag.
Bupati juga meminta aparat terkait untuk menelusuri kemungkinan praktik penimbunan, mengingat sejumlah komoditas tergolong cepat bergejolak.
Ia turut menyoroti peran MBG (Mina Batuan Group / Mitra BUMD) yang kini mulai menyerap sejumlah bahan kebutuhan pokok dari pasar, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga.
Terkait komoditas pangan, Bupati menekankan masih kuatnya ketergantungan daerah terhadap pasokan luar, terutama pada telur dan daging ayam.
“Sebagian besar telur kita masih dipasok dari Blitar. Padahal produksi lokal ada, namun harganya kalah bersaing. Begitu juga ayam, produksi lokal cukup, tapi di lapangan kita masih mengandalkan pasokan luar daerah. Ini harus menjadi perhatian bersama agar potensi lokal dapat diberdayakan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial di awal tahun.
“Mulai tahun depan, bansos akan kita salurkan lebih awal, pada triwulan pertama. Hal ini menyesuaikan survei BPS dan untuk memperkuat daya beli masyarakat menjelang Ramadhan,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, menyampaikan kesiapan Bulog dalam menindaklanjuti temuan kenaikan harga melalui pelaksanaan Operasi Pasar atau Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH).
Penyaluran intervensi akan dilakukan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) maupun pasar tradisional agar tepat sasaran. Bulog juga menekankan pentingnya sinergi dengan Pemda untuk mempercepat penyerapan gabah lokal dan memperlancar distribusi antarwilayah.
Melalui High Level Meeting tersebut, TPID KSB berkomitmen memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan. Memaksimalkan potensi produksi lokal, mempercepat penyaluran bansos,
Menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan, mengoptimalkan sinergi antarinstansi Serta meningkatkan komunikasi publik terkait perkembangan harga.
Pemerintah daerah berharap langkah kolaboratif ini mampu menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat sepanjang tahun 2025.
