Sumbawa, Bintangtv.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumbawa di ARL Resto, Kamis (13/11/2025).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, DPMPTSP, serta Balai Pengawasan Ketenagakerjaan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam membentuk Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa sebagai garda depan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
Dalam sambutannya, Sekda Sumbawa menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga agar kepatuhan perusahaan terhadap regulasi jaminan sosial benar-benar terwujud di lapangan.
“Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan tim kepatuhan yang solid. Saya sudah lama menginginkan terbentuknya tim yang kuat dan terarah. Ini cita-cita bersama agar kepatuhan ketenagakerjaan benar-benar berjalan efektif di daerah,” ujar Sekda.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS, dan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh tenaga kerja — baik di sektor formal maupun informal — mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak.
“Kepatuhan perusahaan menjadi kunci. Masih banyak perusahaan yang sudah terdaftar namun belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Ini yang harus kita benahi bersama. Pemerintah daerah akan terus memperkuat pembinaan, kolaborasi, dan pengawasan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumbawa menuturkan bahwa pembentukan tim kepatuhan merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya jaminan sosial.
“Tim kepatuhan ini menjadi wadah kolaborasi nyata antara BPJS, pemerintah, dan penegak hukum. Dulu kami pernah meraih Paripurna Award dan Patria Award berkat komitmen terhadap kepatuhan, dan semangat itu ingin kami hidupkan kembali di Sumbawa,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, juga dibahas pentingnya dukungan kebijakan dan fiskal dari pemerintah daerah serta peran aktif instansi teknis dalam pengawasan terhadap perusahaan yang belum patuh terhadap kewajiban jaminan sosial tenaga kerja.
Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk segera membentuk Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa dengan tiga fokus utama:
1. Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pendaftaran tenaga kerja.
2. Mengoptimalkan pengawasan dan verifikasi terhadap perusahaan yang belum aktif.
3. Memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan menyeluruh di Kabupaten Sumbawa.
Menutup kegiatan, Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan tim tersebut.
“Kami ingin tim kepatuhan ini segera terbentuk dan bekerja maksimal. Perlindungan bagi tenaga kerja adalah tanggung jawab bersama dan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah,” tegasnya.
Dengan sinergi lintas sektor ini, Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang sukses menerapkan sistem kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan yang kuat, terukur, dan berkeadilan. (01)
