Sumbawa, Bintangtv.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar audiensi dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Sumbawa pada Kamis (6/11/2025) di ruang rapat Komisi IV DPRD.
Pertemuan ini membahas peran strategis pengawas sekolah serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, termasuk perubahan status pengawas berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 21 Tahun 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Syamsul Hidayat, S.E., M.Si., dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD serta perwakilan pengawas sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan tersebut, para pengawas menyampaikan aspirasi terkait kebijakan PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024 yang mengubah jabatan pengawas sekolah menjadi pendamping satuan pendidikan.
Perubahan tersebut, menurut para pengawas, dapat mengurangi kewenangan dan marwah profesi pengawas sekolah yang selama ini berperan penting dalam menjaga mutu pendidikan di satuan pendidikan. Mereka meminta agar DPRD Sumbawa ikut memperjuangkan aspirasi ini ke tingkat provinsi maupun pusat agar status pengawas tetap dipertahankan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya.
Ketua Komisi IV, Syamsul Hidayat, menyampaikan apresiasi atas langkah APSI yang secara terbuka berdialog dengan DPRD untuk membahas isu penting dalam dunia pendidikan. Ia menilai audiensi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mencari solusi terhadap kebijakan yang berpotensi berdampak pada kualitas pendidikan daerah.
“Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan para pengawas sekolah. Kami akan menindaklanjuti masukan ini agar aspirasi para pengawas bisa diteruskan ke instansi terkait di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Syamsul.
Ia menambahkan, pengawas sekolah memiliki peran vital dalam memastikan mutu proses belajar mengajar serta pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah. Karena itu, kebijakan yang menyangkut keberadaan pengawas harus dikaji secara komprehensif agar tidak menurunkan efektivitas pengawasan pendidikan.
Syamsul juga berharap persoalan ini dapat menjadi perhatian bersama, bukan hanya bagi para pengawas sekolah, tetapi juga masyarakat luas.
“Pendidikan yang berkualitas adalah tanggung jawab kita semua. Ketika sistem pengawasan berjalan baik, maka mutu pendidikan anak-anak kita di Sumbawa juga akan meningkat,” pungkasnya.
Melalui audiensi ini, DPRD Sumbawa berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan tenaga kependidikan dan menjaga agar kebijakan nasional tetap sejalan dengan kebutuhan daerah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumbawa. (01)
