Sumbawa, Bintangtv.id– Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal transformasi digital program perlindungan sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis data yang akurat dan aman.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menjelaskan bahwa Kemkomdigi telah menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Infrastruktur ini akan menjadi tulang punggung integrasi data antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam mendukung program digitalisasi bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Sistem ini sedang diuji bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keamanannya dalam mengelola lonjakan data besar. Digitalisasi bansos tidak hanya harus cepat, tetapi juga aman dari potensi gangguan,” ujar Menteri Meutya.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, turut menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat dan evaluasi menyeluruh di setiap tahapan sangat dibutuhkan demi memastikan program bansos berbasis data berjalan optimal. “Ini adalah prioritas Presiden Prabowo dalam menciptakan pelayanan publik yang modern dan inklusif,” tegasnya.
Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis digital nasional, juga telah mengambil langkah strategis dalam mendukung keberhasilan transformasi ini. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Dinas Kominfotiksandi, dan Bappeda telah melakukan sejumlah persiapan, antara lain:
- Verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat bansos di tingkat lokal
- Penyesuaian sistem layanan daerah agar terintegrasi dengan SPLP
- Pelatihan teknis untuk operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mengantisipasi lonjakan data
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, Drs. Hasanuddin, Sabtu (05/07/2025), menyampaikan bahwa transformasi digital bansos adalah bentuk nyata reformasi pelayanan publik.
“Dengan kesiapan daerah dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami optimistis sistem penyaluran bansos ke depan akan lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kondisi masyarakat,” pungkasnya. (01)
