Bima, Bintangtv.id– Bupati Bima, Ady Mahyudi, bersama Tim Kemenkeu Satu menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan layanan yang bebas dari gratifikasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Penandatanganan ini berlangsung dalam kunjungan silaturahmi Tim Kemenkeu Satu yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima, Ahmad Yusuf, di Ruang Kerja Bupati Bima, Senin (17/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta pengelolaan APBD.
Bupati Bima menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Keuangan dalam memperluas cakupan pendampingan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara.
“Kami siap bersinergi dengan jajaran Kementerian Keuangan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Ady Mahyudi.
Ahmad Yusuf menjelaskan bahwa peran KPPN sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah adalah memberikan rekomendasi, pendampingan, serta dukungan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi dokumen syarat salur dan data progres penyaluran TKD agar dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif,” ungkapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima, Wahyudi, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, Beny, bersama para kepala seksi.
Kepala KPP Pratama Raba Bima menyampaikan kesiapan unit kerjanya untuk membantu Pemkab Bima dalam menggali potensi pajak yang dapat mendukung pendapatan daerah serta penyaluran TKD secara optimal.
Sementara itu, Kepala KPKNL Bima menekankan pentingnya pengelolaan aset negara, termasuk aset milik Pemkab Bima. Pihaknya siap memberikan asistensi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi aset guna mendukung pembangunan daerah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Bima dan Kementerian Keuangan semakin erat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (03)
