Sumbawa, Bintangtv.id- Kabupaten Sumbawa melakukan langkah besar dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak yatim piatu dengan penerbitan akta kelahiran bagi mereka.
Kegiatan tersebut kerjasama antara Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Hendi Arifin SH, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Sumbawa Ida Bagus Putu Swadharma SH, MH, Asisten 2 Setda dan 17 anak yatim/piatu.
“Keputusan ini disambut baik karena pentingnya dokumen tersebut dalam memastikan hak-hak dasar anak-anak tersebut terpenuhi,” kata Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S. Pd M. Pd, didampingi Asisten 2 Setda, Lalu Suharmaji, Senin (04/03/2024).
Akta kelahiran, lanjut wabup, sebuah dokumen penting yang mencatat identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tua, serta kewarganegaraan, memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan seseorang.
“Bagi anak-anak yatim piatu, penerbitan akta kelahiran ini merupakan jaminan akan pengakuan resmi atas identitas mereka di mata hukum,” katanya.
Dengan akta kelahiran ini, anak-anak yatim piatu di Kabupaten Sumbawa akan dapat dengan mudah memperoleh dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pencarian pekerjaan di masa depan.
“Langkah ini juga dianggap sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak anak serta upaya untuk mengurangi disparitas sosial di masyarakat,” ungkapnya.
Ini adalah langkah yang sangat positif dan penting bagi anak-anak yatim piatu di Kabupaten Sumbawa. Penerbitan akta kelahiran ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka pintu bagi mereka untuk mengakses berbagai layanan dan hak-hak dasar lainnya.
Dengan demikian, penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yatim piatu di Kabupaten Sumbawa bukan hanya merupakan sebuah tindakan administratif semata, tetapi juga merupakan sebuah tindakan kemanusiaan yang memperkuat fondasi keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. (01)
