MATARAM, Bintangtv.id – Rencana pembangunan Belt Conveyor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sepanjang kurang lebih 62 kilometer dengan nilai investasi yang diberitakan mencapai Rp90 triliun diharapkan menjadi momentum besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa.
Namun, besarnya investasi tersebut harus diikuti dengan keterlibatan nyata masyarakat lokal. Jangan sampai proyek berskala besar itu hanya menggerakkan aktivitas industri perusahaan, sementara masyarakat di daerah justru tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Fakhruddin Rob, melalui siaran pers yang diterima, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, rencana pembangunan Belt Conveyor yang menghubungkan kawasan tambang Dodo-Rinti menuju fasilitas pengolahan dan pemurnian di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat, merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumbawa.
Ia menyambut baik rencana investasi tersebut. Namun, menurutnya, keberhasilan sebuah investasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai modal maupun pembangunan infrastruktur fisik.
“Investasi Rp90 triliun harus mampu menggerakkan ekonomi rakyat, bukan hanya menggerakkan aktivitas industri perusahaan. Keberhasilan investasi harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di wilayah tempat investasi itu berlangsung,” tegas Fakhruddin.
Ia mengungkapkan, dalam sejumlah kegiatan reses di daerah pemilihannya, dirinya menangkap besarnya harapan masyarakat terhadap rencana pembangunan proyek tersebut.
Masyarakat, kata dia, menyambut positif rencana investasi AMNT dan berharap pelaksanaannya segera dimulai. Aspirasi yang paling banyak mengemuka adalah terbukanya kesempatan kerja bagi putra-putri daerah agar dapat terlibat langsung dalam pembangunan di tanah kelahirannya.
“Bagi masyarakat, proyek ini bukan hanya tentang pembangunan jalur conveyor sepanjang 62 kilometer. Lebih dari itu, mereka berharap ada peluang untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, mengembangkan usaha, dan memperbaiki kehidupan keluarga,” ujarnya.
Karena itu, Fakhruddin meminta AMNT memberikan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaan proyek, jadwal kebutuhan tenaga kerja, mekanisme rekrutmen, hingga jenis keterampilan yang dibutuhkan.
Ia menegaskan, masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang adil untuk mengambil bagian dalam investasi besar tersebut.
“Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya mengharapkan kesempatan yang adil untuk bekerja dan berusaha di tanah kelahirannya sendiri,” katanya.
Lima Agenda Penting
Untuk memastikan investasi tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat, Fakhruddin menyampaikan lima agenda penting yang perlu menjadi perhatian perusahaan dan pemerintah daerah.
Pertama, memberikan prioritas dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal. AMNT diharapkan membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta standar kompetensi perusahaan.
Menurutnya, perlu ada pemetaan kebutuhan tenaga kerja sejak awal, keterbukaan informasi lowongan, pelatihan keterampilan, sertifikasi, serta mekanisme rekrutmen yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
Bahkan, ia berharap tenaga kerja lokal tidak hanya mengisi pekerjaan pada level tertentu, tetapi juga memiliki kesempatan menduduki posisi teknis, profesional, hingga jenjang karier yang lebih baik sesuai kompetensi.
Kedua, melibatkan pengusaha lokal dan UMKM dalam rantai ekonomi investasi. Menurutnya, proyek dengan nilai investasi sebesar itu harus menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Kebutuhan transportasi, katering, logistik, akomodasi, konstruksi, perdagangan, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya harus memberikan ruang bagi pengusaha dan pelaku UMKM lokal.
“Jangan sampai nilai ekonomi yang sangat besar justru lebih banyak berputar di luar daerah, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton,” tandasnya.
Ketiga, pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan secara konkret dan berkelanjutan. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan diharapkan tidak sekadar berorientasi pada bantuan sesaat atau kegiatan seremonial.
Sebaliknya, program tersebut harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, serta ekonomi produktif masyarakat desa.
Keempat, pemerintah daerah harus memastikan manfaat investasi bagi daerah. Fakhruddin mendorong Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat menyusun peta jalan atau roadmap manfaat investasi bersama pihak perusahaan.
Peta jalan tersebut harus memiliki target terukur, mulai dari serapan tenaga kerja lokal, keterlibatan pengusaha daerah, pemberdayaan UMKM, kontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai ketentuan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung masyarakat.
“Komitmen tersebut perlu dievaluasi secara berkala agar tidak berhenti sebagai janji investasi,” tegasnya.
Kelima, memastikan kepastian hak masyarakat dan perlindungan lingkungan. Menurutnya, percepatan investasi harus tetap memperhatikan penyelesaian persoalan lahan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta berbagai dampak sosial yang mungkin muncul.
Masyarakat yang terdampak langsung harus memperoleh informasi terbuka, ruang konsultasi, dan penyelesaian yang adil sesuai ketentuan hukum.
DPRD Siap Kawal Kepentingan Masyarakat
Lebih lanjut, Fakhruddin menegaskan bahwa dukungan terhadap investasi harus berjalan beriringan dengan pengawalan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, menjaga iklim investasi agar tetap aman, kondusif, dan memiliki kepastian hukum bukan berarti mengabaikan aspirasi maupun persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kepentingan perusahaan dan masyarakat, katanya, tidak boleh dipertentangkan. Perusahaan membutuhkan stabilitas dan kepercayaan daerah, sementara masyarakat membutuhkan kepastian kesempatan kerja, peluang usaha, perlindungan hak, serta manfaat ekonomi yang nyata.
“Sebagai wakil rakyat, saya akan mendorong fungsi pengawasan dan koordinasi DPRD Provinsi NTB sesuai kewenangannya agar investasi strategis ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua kabupaten,” ungkapnya.
Ia juga berharap AMNT membuka ruang komunikasi dan dialog lebih intensif dengan DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku UMKM, serta masyarakat di sekitar wilayah pembangunan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dilibatkan ketika perusahaan membutuhkan dukungan terhadap investasi, tetapi juga diberi ruang dalam merumuskan program dan menentukan arah manfaat pembangunan.
Jangan Hanya Tinggalkan Infrastruktur
Fakhruddin berharap pembangunan Belt Conveyor AMNT menjadi salah satu tonggak penting perubahan ekonomi Pulau Sumbawa.
Ia mengingatkan, jangan sampai setelah puluhan kilometer infrastruktur industri dibangun dan hasil tambang diangkut melalui jalur tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat justru tidak mengalami perubahan berarti.
Investasi itu harus mampu melahirkan tenaga kerja lokal yang kompeten, pengusaha daerah yang berkembang, UMKM yang semakin kuat, desa-desa yang produktif, serta generasi muda yang memiliki masa depan lebih baik.
“Bagi saya, keberhasilan investasi bukan semata-mata ketika proyek selesai dibangun atau perusahaan berhasil meningkatkan kapasitas produksinya. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat ikut tumbuh, ekonomi daerah bergerak, dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung sekaligus mengawal rencana investasi tersebut. Pemerintah harus hadir, perusahaan harus memiliki komitmen, dan masyarakat harus mendapatkan ruang serta kesempatan yang adil.
“Jangan sampai kekayaan alam Sumbawa hanya meninggalkan jejak pembangunan industri, tetapi tidak meninggalkan jejak kesejahteraan bagi rakyatnya,” pungkas Fakhruddin Rob. (01)
