Mataram|Bintangtv.id-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan profesionalisme, akurasi, dan tanggung jawab. Pers dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus membangun kepercayaan publik.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, saat membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di Mataram, Kamis (10/9/2026).
Menurut Lalu Muhamad Iqbal, derasnya arus informasi di era digital menuntut wartawan tidak hanya mampu bekerja cepat, tetapi juga cermat dalam memastikan kebenaran informasi. Proses jurnalistik, kata dia, harus tetap berlandaskan fakta, verifikasi, ketelitian, serta kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kecepatan mengalahkan ketelitian. Jangan sampai popularitas mengalahkan kebenaran. Jangan sampai asumsi mengalahkan fakta,” pesannya.
Ia menilai tuntutan kecepatan dalam menyampaikan informasi di tengah perkembangan media digital tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip jurnalistik. Wartawan dituntut mampu menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di sisi lain, Gubernur NTB menegaskan pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Kritik, menurut dia, merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi selama disampaikan berdasarkan data, fakta, dan dilakukan secara jujur serta bertanggung jawab.
“Pers tidak perlu menjadi corong pemerintah. Namun, pers juga tidak harus menjadi musuh pemerintah,” tegasnya.
Ia menekankan hubungan antara pemerintah dan pers semestinya dibangun dalam posisi yang profesional dan konstruktif. Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra kritis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan UKW dan OKK PWI NTB tersebut diikuti sekitar 120 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 wartawan mengikuti UKW yang terdiri atas jenjang muda, madya, dan utama.
Pelaksanaan UKW dan OKK diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis wartawan, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai etika, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, keberadaan pers yang profesional, independen, dan berintegritas merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima publik.(02)
