Sumbawa, Bintangtv.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana terkait keberadaan bendungan. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Konsultasi Publik Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Banda di Ruang Rapat Lantai I H. Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST., MT.
Konsultasi publik tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Sadimin, ST., MT., perwakilan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, perwakilan Kapolres Sumbawa, kepala OPD terkait, Kepala Stasiun Hidrologi, Camat Empang, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Lalu Suharmaji menyampaikan bahwa keberadaan Bendungan Banda merupakan salah satu harapan besar masyarakat di wilayah timur Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, wilayah timur Sumbawa memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dengan dukungan infrastruktur bendungan, ketersediaan air diharapkan dapat menunjang produktivitas pertanian masyarakat hingga ke sejumlah desa di wilayah hilir.
“Kita tahu wilayah timur kita itu panasnya luar biasa, seperti ada lima matahari. Tapi di timur itulah Sumbawa bisa surplus beras, ada hiu paus di sana. Keberadaan bendungan ini sangat diharapkan masyarakat untuk mengaliri lahan pertanian hingga ke tiga desa di hilirnya,” jelasnya.
Namun, di balik manfaat besar tersebut, menurut Suharmaji, aspek keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat juga harus menjadi perhatian bersama.
Ia menegaskan, RTD harus dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sehingga setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing ketika terjadi kondisi darurat.
“RTD ini memerlukan SOP yang harus dilaksanakan, sehingga alur pelaporan dan sebagainya bisa sigap di lapangan. Kita lihat tadi ada level-level SOP bendungan, dari Waspada, Siaga, hingga Awas. Di situlah peran Camat, Kepala Desa, di mana lokasi evakuasi dan sebagainya,” ujarnya.
Suharmaji juga mengingatkan masyarakat agar tidak salah memahami mekanisme pengelolaan air bendungan. Menurutnya, bendungan tidak dapat dibuka maupun ditutup secara sembarangan. Pengelolaannya harus mengikuti ketentuan dan level tertentu untuk menjaga keamanan serta fungsi bendungan.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan bendungan. Menurutnya, kelestarian kawasan hulu sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber air.
“Mari kita hijaukan kembali melalui program Sumbawa Hijau yang dicanangkan Bupati, sehingga sumber airnya bisa terjaga,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Sadimin menyampaikan bahwa kehadiran unsur pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa menunjukkan adanya komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Terlebih, kata Sadimin, kondisi cuaca ekstrem masih menjadi tantangan serius di NTB. Kekeringan panjang akibat fenomena El Nino berdampak terhadap berbagai wilayah di provinsi tersebut.
“Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB, 8 kabupaten sudah menetapkan status Siaga Darurat kekeringan, dan 6 di antaranya sudah menetapkan status Tanggap Darurat. Hanya Kota Mataram dan Kota Bima yang belum,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana, termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur bendungan.
Karena itu, penyusunan RTD Bendungan Banda dinilai sangat penting. Dokumen tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi harus menjadi pedoman operasional yang dapat diterapkan ketika kondisi darurat terjadi.
“RTD menyusun panduan operasional, menetapkan siapa melakukan apa, rute evakuasi, dan bagaimana sistem peringatan dini atau Early Warning System diaktifkan dalam hitungan menit jika terjadi kondisi darurat,” tegas Sadimin.
Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi yang cepat dan tidak terputus, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga masyarakat yang berada di wilayah berpotensi terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Sadimin turut memperkenalkan aplikasi kebencanaan milik Pemerintah Provinsi NTB, yakni SIAGA NTB.
“Di Provinsi NTB sudah mengembangkan aplikasi SIAGA. Beberapa waktu lalu seluruh kepala desa sudah kita sosialisasikan. Harapannya di sana ada fitur pelaporan, sehingga kalau ada kejadian bencana bisa dilaporkan secara real-time dan langsung terhubung dengan Pusdalops BPBD Provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I yang diwakili PPK OP SDA I, I Wayan Amitaba, ST., MT., menegaskan bahwa penyusunan RTD merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan bendungan.
Ia menjelaskan, kesiapsiagaan bendungan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni keamanan struktur, operasi dan pemeliharaan, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.
“Bendungan Banda dibangun sejak 2009 dan mengairi 300 hektare lahan. RTD disusun sebagai pedoman saat darurat, mulai pra-bencana hingga pasca-bencana,” ujarnya.
Menurutnya, konsultasi publik menjadi bagian penting dalam penyusunan RTD karena pemerintah perlu memperoleh masukan langsung dari masyarakat mengenai kondisi wilayah, potensi risiko, hingga jalur evakuasi.
Dengan demikian, dokumen RTD yang dihasilkan diharapkan benar-benar aplikatif dan mampu menjadi pedoman bersama ketika terjadi kondisi darurat.
Penanganan keadaan darurat, lanjutnya, membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari BBWS, BPBD, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, TNI-Polri, pemerintah desa hingga masyarakat.
Melalui konsultasi publik tersebut, Pemkab Sumbawa berharap seluruh unsur terkait memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi keadaan darurat, sekaligus memastikan keberadaan Bendungan Banda dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan. (01)
