Sumbawa barat|Bintangtv.id-Persoalan sulitnya masyarakat lokal memperoleh pekerjaan di perusahaan tambang kembali menjadi aspirasi utama dalam agenda Reses III Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Keluhan tersebut disampaikan warga kepada Anggota DPRD KSB, Badaruddin Duri, saat menggelar reses di Lingkungan Menala Baru, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, (28/7/2026).
Dalam dialog yang berlangsung bersama masyarakat, warga menyoroti masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Mereka berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat mendorong perusahaan agar memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi putra-putri daerah.
Tokoh pemuda Menala, Fahrozy, mengatakan persoalan ketenagakerjaan hingga kini masih menjadi keresahan masyarakat. Menurutnya, keberadaan perusahaan tambang berskala besar belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Tenaga kerja masih menjadi persoalan berat. Ada tambang besar, tetapi belum bisa memaksimalkan tenaga kerja lokal. Kita harus menyadari bahwa persoalan tenaga kerja ini masih menjadi isu klasik,” ujarnya.
Fahrozy yang juga dikenal sebagai pegiat literasi di Sumbawa Barat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama mencari solusi agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD KSB Badaruddin Duri mengakui bahwa persoalan penyerapan tenaga kerja lokal merupakan salah satu isu yang paling sering disampaikan masyarakat kepadanya. Bahkan, hampir setiap hari dirinya menerima kedatangan warga yang meminta bantuan untuk memperoleh pekerjaan.
“Kenapa masih banyak anak-anak Sumbawa Barat yang fresh graduate belum terserap tenaga kerja? Padahal kita memiliki perusahaan tambang besar. Ini menjadi perhatian serius yang terus kami perjuangkan,” kata politisi Partai NasDem tersebut.
Badaruddin mengungkapkan, DPRD KSB selama ini terus berupaya memperjuangkan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, DPRD juga meminta pemerintah pusat turun langsung melihat kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa Barat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Saya terus berkoordinasi terkait persoalan ini. Kami terus mendorong komitmen perusahaan terhadap serapan tenaga kerja lokal, termasuk pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujarnya.
Menurut Badaruddin, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong perusahaan tambang agar memaksimalkan perekrutan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan perusahaan dan kompetensi yang dimiliki masyarakat.
Selain mendorong peningkatan serapan tenaga kerja, Badaruddin juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini sedang memproses pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Keberadaan fasilitas tersebut dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, khususnya sektor pertambangan.
“Pemerintah sudah memproses pembangunan BLK. Alhamdulillah ini menjadi salah satu solusi agar anak-anak kita memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengakses pekerjaan di sektor tambang,” katanya.
Meski demikian, Badaruddin mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak boleh hanya berorientasi pada sektor pertambangan. Menurutnya, Kabupaten Sumbawa Barat harus mulai mempersiapkan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang untuk menghadapi masa pascatambang.
Ia menilai penguatan sektor ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha produktif, serta perluasan akses beasiswa bagi generasi muda harus menjadi prioritas agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam membangun masa depan.
“Kita harus menyadari bahwa ada masa pascatambang. Karena itu, pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, dan beasiswa harus terus diperkuat agar generasi muda memiliki banyak pilihan untuk masa depannya,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan terhadap komitmen perusahaan, Badaruddin memastikan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat akan kembali meminta data terbaru mengenai jumlah tenaga kerja asli Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini bekerja di perusahaan tambang.
Menurutnya, data tersebut penting sebagai dasar evaluasi sekaligus menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen perusahaan dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.
“Kami akan meminta data yang terbaru, berapa jumlah karyawan asli Sumbawa Barat yang bekerja di perusahaan tambang. Data itu penting sebagai dasar evaluasi sekaligus mengukur sejauh mana komitmen perusahaan dalam memberdayakan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Melalui reses tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat terkait kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang.(02)
