Jakarta, Bintangtv.id – Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan di Kabupaten Sumbawa semakin diperkuat melalui pertemuan strategis antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan sejumlah mitra nasional maupun internasional dalam rangka mendukung Program Sumbawa Hijau Lestari (13/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Berlian Rayes, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa Dedy Heriwibowo, serta Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah. Turut mendampingi Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Dr. Tri Joko Heryanto, Direktur The Asia Foundation Franz Siahaan beserta tim, akademisi Universitas Mataram Dr. Andi Khairil Ikhsan, Direktur KONSEPSI NTB Dr. M. Taqiyuddin, serta tim dari Ford Foundation.
Forum diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan rehabilitasi hutan dan lahan, percepatan perhutanan sosial, serta penyelesaian konflik tenurial di Kabupaten Sumbawa. Direktur Julmansyah menegaskan bahwa langkah-langkah yang telah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadi fondasi penting dalam upaya penyelamatan lingkungan.
Menurutnya, sinergi program dan dukungan multipihak sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi hutan sekaligus memperkuat tata kelola tenurial yang adil dan berkelanjutan.
Bupati Sumbawa menegaskan bahwa Program Sumbawa Hijau Lestari bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi pembangunan daerah yang menyatukan dimensi ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penguatan skema perhutanan sosial, serta penyelesaian konflik tenurial menjadi bagian integral dalam menjaga daya dukung lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai peluang dukungan mengemuka, mulai dari program teknis, pendampingan kelembagaan, penguatan kapasitas, hingga akses pembiayaan melalui skema kehutanan dan pendanaan lingkungan. BPDLH memaparkan sejumlah skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan daerah, sementara The Asia Foundation bersama KONSEPSI NTB dan Bapperida Sumbawa menyatakan kesiapan untuk mendorong pilot project guna memastikan implementasi Sumbawa Hijau Lestari berjalan efektif.
Julmansyah menambahkan bahwa kolaborasi ini juga diarahkan untuk membuka ruang pembiayaan non-APBN di tengah kondisi efisiensi fiskal dan keterbatasan ruang anggaran. Bahkan, sejumlah lembaga filantropi lain disebutkan siap bergabung dalam konsorsium Sumbawa Hijau Lestari.
Dukungan teknis juga akan datang dari Balai Perhutanan Sosial Denpasar sebagai UPT Kementerian Kehutanan, yang direncanakan berkontribusi melalui program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi (FAPE) Perhutanan Sosial seluas kurang lebih 500 hektare.
Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, menyampaikan apresiasi atas inisiatif penggalangan dukungan para pihak tersebut. DPRD Sumbawa, katanya, akan mendukung penuh langkah-langkah yang ditempuh Bupati dalam mewujudkan Sumbawa Hijau Lestari sebagai model pembangunan berkelanjutan daerah.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dedy Heriwibowo, menyatakan akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan mengkonsolidasikan berbagai gerakan bersama tersebut. Konsolidasi akan melibatkan unsur pemerintah daerah, legislatif, lembaga pendanaan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal.
Sinergi multipihak ini diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis, memperkuat pengakuan hutan adat dan perhutanan sosial, serta membangun tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui kolaborasi terstruktur dan berkelanjutan, Program Sumbawa Hijau Lestari diharapkan menjadi warisan ekologis bagi generasi mendatang, sejalan dengan visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (01)
