Sumbawa barat | Bintangtv.id — Beredarnya video dan foto di media sosial WhatsApp yang memperlihatkan warga bersama aparat kepolisian bergotong royong memperbaiki jalan rusak di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat,(6/2/2026) menuai sorotan publik. Aksi spontan masyarakat tersebut dinilai sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan kerusakan jalan oleh instansi terkait.
Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah warga secara swadaya menambal lubang-lubang di badan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi jalan berlubang tersebut disebut sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, bahkan dilaporkan telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga merenggut korban jiwa.
Aksi gotong royong yang dilakukan masyarakat itu menjadi cerminan buruknya respons pemangku kebijakan terhadap persoalan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas jalan lintas penghubung antara Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Padahal, ruas jalan tersebut memiliki peran strategis sebagai akses utama mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi antarwilayah.
Perlu diketahui, ruas jalan lintas tersebut merupakan jalan provinsi, sehingga tanggung jawab perbaikan dan pemeliharaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Barat, Agusti Lanang Mediar, angkat bicara. Ia menilai aksi swadaya masyarakat yang terekam dalam video dan foto tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi NTB.
“Pemerintah Provinsi NTB seharusnya merasa malu. Ini jelas merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi justru masyarakat yang turun langsung memperbaiki jalan. Ke mana selama ini pemerintah?” tegas Agusti Lanang.
Ia menilai, aksi spontan masyarakat tersebut terjadi akibat lambannya penanganan kerusakan jalan oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi NTB di wilayah barat. Menurutnya, keterlambatan perbaikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat secara langsung.
Agusti Lanang mendesak Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas PUPR agar segera turun tangan melakukan perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan sementara. “Jangan tunggu korban bertambah baru bergerak. Infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (02)
