Sumbawa, Bintangtv.id – Menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan gas di wilayah Kota Sumbawa Besar pada Rabu, (25/06/2025).
Dalam sidak tersebut, Wabup H. Ansori menemukan sejumlah indikasi pelanggaran oleh oknum pemilik pangkalan. Beberapa di antaranya diduga menjual gas bersubsidi kepada pengecer, bahkan dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Ini sangat menyengsarakan masyarakat. Mereka menjerit karena saat datang ke pangkalan, gas selalu kosong. Padahal realisasi penyaluran gas LPG 3 kg untuk triwulan pertama, Januari hingga Maret 2025, sudah mencapai 969.360 tabung atau 25,08 persen dari kuota tahunan sebesar 3,8 juta tabung. Jumlah ini seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Wabup Ansori menegaskan bahwa gas LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang harus disalurkan tepat sasaran. Ia mengingatkan seluruh pemilik pangkalan untuk mematuhi regulasi, tidak menjual kepada pengecer, serta tidak menaikkan harga seenaknya.
“Saya tidak main-main. Kalau ditemukan lagi pangkalan nakal, kami tidak segan mencabut izin usahanya. Ini demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Wabup juga mengimbau partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi distribusi LPG bersubsidi. “Silakan direkam dan laporkan ke pemerintah jika menemukan kecurangan di lapangan,” pintanya.
Selain menyoroti peran pangkalan, Wabup Ansori juga menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperkenankan membeli gas LPG 3 kg karena tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi.
Untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan distribusi gas LPG bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Tujuannya agar penyaluran tepat sasaran dan kelangkaan tidak kembali terjadi.
“Semua pangkalan harus mengikuti aturan. Kami akan kawal distribusinya secara ketat,” tutup Wabup Ansori. (01)
