Jakarta, Bintangtv.id– DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Workshop bertema “Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Sumbawa Periode 2024–2029”, bertempat di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jakarta Pusat, (25/06/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, bersama Wakil Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, Gitta Liesbano, SH., M.Kn, Zulfikar Demitry, SH., MH, seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, serta Sekretaris DPRD Ir. A. Yani dan jajaran sekretariat.
Bimtek ini menghadirkan narasumber nasional, yakni pengamat politik Rocky Gerung, yang memberikan materi pertama dengan perspektif kritis dan strategis terkait dinamika demokrasi, peran parlemen daerah, serta hubungan DPRD dengan rakyat dan eksekutif dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman seluruh anggota DPRD, terutama legislator baru periode 2024–2029, dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Bimtek ini menjadi wadah penguatan kapasitas, bukan hanya dalam aspek teknis perundang-undangan, tetapi juga dalam memperkuat integritas dan etika kelembagaan. Tujuan akhirnya adalah melayani rakyat dengan lebih baik dan memastikan pembangunan di Kabupaten Sumbawa berjalan sesuai harapan masyarakat,” ungkap Nanang.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD tidak hanya sebagai lembaga pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengawal aspirasi rakyat yang harus responsif terhadap persoalan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga tata kelola keuangan daerah.
Kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi internal DPRD dan jajaran sekretariat dalam membangun kerja sama yang solid dan profesional, sebagai fondasi dalam menghadapi dinamika kerja-kerja kelembagaan selama lima tahun ke depan.
Workshop ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan berbagai sesi tematik yang melibatkan pakar hukum, tata kelola pemerintahan, dan akademisi kebijakan publik. (01)
