Sumbawa barat|Bintangtv.id-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperkuat koordinasi pelayanan kesejahteraan sosial melalui rapat koordinasi pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta verifikasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang berstatus nonaktif.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026) tersebut berlangsung di Aula Kesejahteraan Dinas Sosial KSB. Rapat ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola data kesejahteraan sosial sekaligus memastikan pelayanan dan penyaluran program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial KSB, Ns. H. Kamaluddin, S.Kep., saat membuka kegiatan menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta para pendamping sosial dalam memperkuat pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat dapat ditangani secara tepat, cepat, dan terkoordinasi.
Peran pemerintah desa dan kelurahan juga dinilai strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta memiliki informasi langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi warganya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Dinsos KSB, Andri Satriadi Firmana, S.KM., M.P.H., menyampaikan sejumlah materi teknis yang berkaitan dengan pemahaman desil, mekanisme pemutakhiran DTSEN, penggunaan aplikasi SI IMUT, pelaksanaan Puskesos, hingga proses verifikasi data peserta PBI-JK yang berstatus nonaktif.
Pembahasan mengenai desil menjadi salah satu materi penting karena berkaitan dengan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemahaman terhadap klasifikasi tersebut diperlukan agar pemerintah dan petugas di lapangan dapat membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih tepat dalam proses pendataan maupun pengusulan program perlindungan sosial.
Sementara itu, pemutakhiran DTSEN menjadi perhatian khusus karena data sosial ekonomi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Data yang akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi faktual masyarakat diharapkan dapat meminimalkan kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan sosial.
Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai SI IMUT serta penguatan fungsi Puskesos sebagai pusat pelayanan dan pengaduan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
Materi berikutnya disampaikan Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Sugianto. Ia membahas peran Agen Perlindungan Sosial (Perlindsos), termasuk mekanisme pengusulan bantuan sosial melalui agen tersebut.
Pembahasan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman petugas dan unsur terkait mengenai jalur pelayanan serta mekanisme pengusulan bantuan sosial sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses informasi dan pendampingan secara lebih mudah.
Tidak hanya berisi penyampaian materi, rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Para peserta membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan sosial, terutama menyangkut pemutakhiran data, validasi kondisi masyarakat, serta kendala administrasi di tingkat desa dan kelurahan.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara Dinas Sosial, pemerintah desa dan kelurahan, serta pendamping sosial agar pelaksanaan pendataan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial KSB berharap koordinasi dan kolaborasi seluruh unsur pelayanan sosial semakin kuat. Dengan demikian, Puskesos dapat berjalan lebih optimal, pemutakhiran DTSEN semakin berkualitas, serta proses verifikasi PBI-JK nonaktif dapat dilakukan secara lebih cermat berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan sosial yang terpadu, responsif, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses terhadap program perlindungan dan jaminan sosial.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui penguatan data, kolaborasi antarlembaga, dan pendekatan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.(02)
