Sumbawa barat|Bintangtv.id-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat memperkuat sinergi dengan 39 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) melalui rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (31/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan penempatan guna meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan di negara tujuan.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat, Slamet Riadi, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa seluruh proses pemberangkatan PMI harus dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur merupakan kunci utama dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran sekaligus mencegah berbagai bentuk pelanggaran.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan P3MI menjadi faktor penting untuk memastikan setiap tahapan penempatan pekerja migran berlangsung secara aman, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada calon PMI. Dengan sinergi yang baik, kita dapat meminimalkan potensi eksploitasi maupun praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ujar Slamet.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan perusahaan penempatan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan pengawasan terhadap seluruh proses penempatan pekerja migran asal Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Slamet turut memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa, yang saat ini sedang diakselerasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai gerakan pembangunan terpadu guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu fokus utama program tersebut adalah pengembangan Klaster Industri, yakni konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan perusahaan, pemasok, penyedia jasa, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, serta berbagai institusi pendukung ke dalam satu ekosistem kerja sama. Melalui pendekatan ini diharapkan tercipta peningkatan nilai tambah, efisiensi, daya saing, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Di sektor ketenagakerjaan, pengembangan klaster diwujudkan melalui pembentukan Industri Ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah daerah bersama dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan dengan menyediakan pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi berstandar nasional, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.
Untuk memperkuat program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga tengah melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi ini bertujuan menjadikan BLK sebagai pusat pelatihan vokasional modern yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
Dengan peningkatan sarana, prasarana, serta kualitas pelatihan di BLK, pemerintah daerah berharap dapat mencetak tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan siap memasuki dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu mendukung terwujudnya penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Sumbawa Barat yang berkualitas, aman, dan memperoleh perlindungan secara optimal sejak proses perekrutan hingga bekerja di negara tujuan.(02)
