Sumbawa barat|Bintangtv.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat, bersiap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2026. Sebanyak 22 desa dipastikan akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut, termasuk lima desa yang saat ini masih dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, H. Hamid, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, meskipun jadwal pasti pelaksanaan Pilkades belum ditetapkan. Ia memperkirakan pemungutan suara akan dilaksanakan setelah bulan Agustus 2026 mendatag.
“Secara umum, persiapan sudah kami lakukan, termasuk penganggaran. Tinggal menunggu penetapan jadwal resmi, yang kemungkinan besar berada setelah bulan Agustus,” ujar H. Hamid,(30/3/2026).
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkades serentak, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,7 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan, mulai dari persiapan administrasi, pembentukan panitia, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
DPMD KSB juga tengah menyusun tahapan teknis pelaksanaan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan, melibatkan aparat keamanan, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
Dari total 22 desa peserta Pilkades, lima desa saat ini dipimpin oleh penjabat kepala desa. Kondisi tersebut terjadi akibat berakhirnya masa jabatan kepala desa sebelumnya maupun adanya persoalan yang menyebabkan kekosongan jabatan definitif.
Salah satu desa yang akan yang mengikuti pilkades serentak adalah Desa Seloto. Desa ini dipimpin oleh penjabat kepala desa setelah kepala desa definitifnya meninggal dunia. Pemerintah daerah menilai kondisi ini perlu penanganan khusus agar stabilitas pemerintahan desa tetap terjaga.
“Keberadaan penjabat kepala desa ini sifatnya sementara. Pilkades menjadi solusi untuk menghadirkan kepemimpinan definitif yang dipilih langsung oleh masyarakat,” kata H. Hamid.
Lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa Pilkades serentak bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
H. Hamid juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin desa yang memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen terhadap pembangunan desa.
“Pilkades ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu mengayomi dan membawa kemajuan desa. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, aman, dan demokratis,” tambahnya.
Pemerintah daerah berharap Pilkades serentak tahun ini tidak hanya menghasilkan kepala desa yang legitim, tetapi juga mampu memperkuat stabilitas sosial dan mempercepat pembangunan di tingkat desa,(02).
