Sumbawa Barat, Bintangtv.id- Ribuan massa dari beberapa kabupaten di Pulau Sumbawa memadati kawasan Simpangan Pelabuhan luat Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, pada siang hari ini, Kamis 15 Mei 2025.
Massa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Pulau Sumbawa (KP4S) dari Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima ini turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Kelompok massa terkonsentrasi di 2 lokasi yakni massa dari Sumbawa Barat menggelar aksi di Simpang Kemutar Telu Sumbawa Barat. Sementara massa lainnya dari Sumbawa, Bima dan Dompu berada di Simpang Ai Jati, Alas Barat, Sumbawa.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah dan mengambil langkah tegas dalam pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Salah satu orator aksi, Iying Gunawan, yang juga dikenal sebagai tokoh LSM Hakiki, menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sebelum ada kepastian dari pemerintah pusat.
“Kami menuntut perwakilan pemerintah pusat hadir di titik aksi ini. Jika tidak ada yang datang menemui kami, maka kami akan blokir total jalan utama lintas Sumbawa–Tano ini,” tegas Iying dalam orasinya yang disambut sorakan massa.
Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Simpangan Poto Tano sempat tersendat. Namun, ratusan aparat keamanan gabungan tampak berjaga dengan sigap untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Para demonstran membawa spanduk dan poster yang berisi seruan mendukung pemekaran dan keinginan masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri.
Senada dengan Iying, Ketua KP4S, Zakariah Surbini, menjelaskan aksi ini adalah tekad masyarakat untuk pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS yang sudah lama digagas namun belum terealisasi.
“Kami minta pemerintah pusat mendengar ini. Kami menuntut segera direalisasikan provinsi Pulau Sumbawa atau PPS ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, agar pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa untuk menjadi undang undang Daerah Otonomi Baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa.
“Aksi kami tentatif. Kami rencanakan selama 5 hari. Tetapi kami tetus berkomunikasi dengan para mediator kita, para negosiator kita yang ada di kemendagri, DPR RI Komisi II, untuk rencana selankutnya,” ujar Zakariah Surbini.
Massa aksi berharap, melalui gerakan ini, suara mereka dapat didengar oleh pemerintah pusat dan menjadi pertimbangan serius dalam mengambil keputusan terkait pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di lokasi, menunggu kehadiran perwakilan dari pemerintah pusat.
Kondisi lalulintas dari Poto Tano menuju Sumbawa Lumpuh karena konsentrasi masa di 2 lokasi. (02)
