Umum

Ikuti Rakor Forkopimda Se NTB Ketua DPRD Sumbawa Harapkan Sinergi Dan Akselerasi Pembangunan Daerah Meningkat

183
×

Ikuti Rakor Forkopimda Se NTB Ketua DPRD Sumbawa Harapkan Sinergi Dan Akselerasi Pembangunan Daerah Meningkat

Sebarkan artikel ini

Mataram, Bintangtv.id – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kabupaten Kota se-Provinsi NTB dalam rangka mengoptimalisasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Selasa (12/9) di Hotel Lombok Raya, Mataram NTB.

 

iklan

Kegiatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.

 

Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mengambil tema “ Penguatan FORKOPIMDA Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah”.

 

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari FORKOPIMDA Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat dan Dirjen DAK.

 

Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq SH mengapresiasi kegiatan ini sebagai kolaborasi nyata seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah melalui Peran Gubernur NTB di seluruh wilayah Provinsi NTB.

 

“Meskipun ini kegiatan perdana setidaknya ada oleh -oleh yang kita bawa pulang sehingga Keberadaan Forkopimda sebagai elemen penting dalam pembangunan daerah membutuhkan sinergitas dan kolaborasi positif dengan Pemprov NTB karena sebagai wakil Pemerintah Pusat posisinya sangat strategis,” katanya.

 

Terlebih kemampuan keuangan Daerah saat ini masih sebagian besar tergantung dengan snggaran pusat.

 

“Sehingga diharapkan dana alokasi khusus di daerah kita semakin bertambah dengan menyasar sektor pembangunan yang strategis yang menopang peningkatan PAD,” ucapnya.

 

Masih kata Rafiq, yang juga ketua KONI Sumbawa, dengan hubungan dan sinergitas yang baik antar daerah akselerasi pembangunan dapat tercapai baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan.

 

Kemudian lanjutnya, peran gubernur penting juga sebagai pemersatu yang melakukan pembinaan agar persatuan kesatuan bangsa itu tetap terjaga, bagaimana penanganan konflik, mengembangkan kehidupan yang demokratis dan melakukan koordinasi antar kabupaten/ kota terlebih agenda nasional seperti pemilu, pilkada dan pilpres mendatang membutuhkan suasana kekompakan Forkopimda dan kondusifitas daerah.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah SE.M.Sc menyebutkan bahwa sejak dilantik oleh Presiden RI yang pertama kali dipesankan dengan singkat oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Gubernur itu adalah satu-satunya Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Oleh karena itu dengan instrumen yang cukup lengkap Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sangat tinggi kapasitasnya di daerah.

 

“Gubernur adalah pimpinan tertinggi di wilayah Provinsi hingga Kabupaten. Misalnya di Sumbawa ada Dinas Pendidikan yang mewadahi jenjang pendidikan dari perguruan tinggi hingga TK terkadang melupakan hal ini begitu juga di Kabupaten Lombok Timur Lombok Tengah dan semua kabupaten lainnya. oleh karena itu segala yang berkaitan dengan pemerintah dan perangkat yang ada dari pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat misalnya dinas pendidikan,” ucapnya.

 

Kemudian lanjutnya, disini dibutuhkan kekompakannya Forkopimda dengan elemen TNI, Polri, Kejaksaan dengan pemerintah pusat dengan sinergi yang luar biasa dengan pemerintah daerah kabupaten /kota akan bisa membangun daerah.

“Dengan kekompakan kita akan mampu menjaga dan membangun NTB. oleh karena itulah Alhamdulillah sampai saat Ini tetap kompak dan kondusif,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil rapat diperoleh kesimpulan dan pointer pertama bahwa GWPP menjadi bagian yang penting dalam menyambung komunikasi Kabupaten atau kota dengan Pemerintah Pusat yang kedua pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dibicarakan secara Arif antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten. Ketiga terkait dengan hubungan program mandatory dari pemerintah pusat yang menjadi delegasi dalam pembangunan dibutuhkan sinergi dan akselerasi dengan pemerintah daerah selanjutnya keempat terkait dengan agenda pemilu pilkada dan pilpres daerah diharapkan sudah siap dengan sumber anggaran dan kkeenam kewajiban dalam menjaga kondusifitas daerah menjadi tanggung jawab bersama. (01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklan