Politik pemerintahan

Bupati Sumbawa Mediasi di Kejagung, Abipraya Siapkan Alternatif Penyelesaian Pajak MBLB Bendungan Beringin Sila

22
×

Bupati Sumbawa Mediasi di Kejagung, Abipraya Siapkan Alternatif Penyelesaian Pajak MBLB Bendungan Beringin Sila

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, Bintangtv.id – Upaya penyelesaian persoalan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada proyek strategis nasional Bendungan Beringin Sila terus berlanjut. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri rapat mediasi tripartit yang difasilitasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

 

iklan

Mediasi tersebut mempertemukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan pihak PT Brantas Abipraya (Persero) selaku pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek Bendungan Beringin Sila melalui KSO ABIPRAYAMINA.

 

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mencari titik temu atas persoalan pajak daerah MBLB sekaligus menindaklanjuti proses penyelesaian keputusan pengadilan antara Pemkab Sumbawa dan PT Brantas Abipraya.

 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jarot didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

 

Dari hasil mediasi, pihak PT Brantas Abipraya menyampaikan akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu di internal perusahaan. Selanjutnya, perusahaan akan menyiapkan sejumlah alternatif solusi untuk dibahas bersama jajaran manajemen dan direksi.

 

Dengan adanya langkah tersebut, pembahasan penyelesaian persoalan pajak MBLB Bendungan Beringin Sila masih akan berlanjut melalui komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.

 

Pemkab Sumbawa berharap mediasi yang difasilitasi Kejaksaan Agung ini dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan secara konstruktif, dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepastian hukum.

 

Pemerintah daerah juga berharap proses pembahasan lanjutan dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian terhadap kewajiban pajak daerah, sekaligus menjaga hubungan baik antarpihak dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional di Kabupaten Sumbawa. (01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *