Sumbawa, Bintangtv.id– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumbawa kembali menggelar rapat lanjutan guna menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Rapat ini menjadi forum penting untuk merumuskan rekomendasi strategis atas berbagai temuan yang diidentifikasi selama proses evaluasi, termasuk hasil observasi langsung di lapangan.
Ketua Pansus, Andi Rusni, SE., MM., dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dalam mengkaji secara komprehensif LKPj tersebut. Ia menekankan bahwa rapat ini bukan sekadar ajang merangkum hasil pengamatan, tetapi lebih dari itu—untuk menghasilkan rekomendasi yang solutif dan berdampak bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Substansi penyusunan laporan menjadi kunci agar permasalahan dapat teridentifikasi secara sistematis dan solusi yang disarankan tepat sasaran,” ungkap Andi Rusni.
Wakil Ketua Pansus, H. Zainuddin Sirat, turut menekankan pentingnya perhatian terhadap persoalan sengketa aset sarana pendidikan. Ia menyebut, penyelesaian inventarisasi dan penyelesaian sengketa aset pendidikan harus menjadi prioritas demi kelancaran proses belajar dan kepastian hukum.
Selain itu, Zainuddin juga mengangkat isu anak usia sekolah yang masih putus sekolah. “Capaian belum seratus persen, kita harus dorong agar semua anak usia sekolah di Sumbawa bisa mendapatkan akses pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Edy Syarifuddin, anggota Pansus lainnya, menyoroti defisit anggaran di RSUD Sumbawa. Ia meminta agar Pansus merumuskan strategi untuk efisiensi pengelolaan keuangan rumah sakit, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan lain datang dari Adizul Syahabuddin, SP., M.Si., yang menegaskan perlunya penajaman terhadap isu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Menurutnya, perlu ada perhatian serius terhadap potensi distorsi dalam proyeksi pendapatan serta evaluasi terhadap kinerja OPD dalam mengoptimalkan PAD dari sektor pajak dan retribusi.
Adizul juga menambahkan, evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi belanja, khususnya pada proyek fisik yang mangkrak, harus menjadi catatan penting dalam laporan akhir. Ia menyinggung persoalan pengelolaan aset, sengketa lahan sekolah, serta potensi kerugian negara akibat infrastruktur seperti bendung yang jebol dan tidak berfungsi.
Anggota Pansus lainnya, H. Jabir, S.Pd., turut menambahkan urgensi penyelesaian status Sekolah Dasar (SD) yang belum tuntas sejak lama. Menurutnya, hal ini menjadi indikator ketidakefektifan penyelesaian masalah yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
Pansus juga turut membahas progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang akan ditelaah lebih dalam untuk disampaikan sebagai rekomendasi.
Rapat ini menandai komitmen kuat Pansus untuk menyusun laporan akhir yang berkualitas tinggi, spesifik, dan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.
“Kerja kolaboratif, keseriusan, dan tanggung jawab bersama menjadi kunci untuk menyusun rekomendasi yang benar-benar bermanfaat,” tutup Ketua Pansus. (01)
